Partai Koalisi Setuju Potong Gaji Menteri dan DPR, PDIP Minta Dimulai dari Presiden

ThePhrase.id - Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan langkah penghematan keuangan negara, salah satunya mengkaji opsi pemotongan gaji para menteri dan anggota DPR. Hal itu sehubungan dengan ketidakpastian ekonomi global imbas perang di Timur Tengah.

Prabowo mencontohkan langkah penghematan yang dilakukan Pakistan yang terkena imbas perang tersebut. Menurutnya, negara tersebut menganggap eskalasi perang di Timur Tengah sebagai situasi kritik seperti Covid-19.

"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka sudah seperti kita dulu waktu Covid-19," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3).

Wacana pemotongan gaji oleh Prabowo ditanggapi secara beragam oleh sejumlah partai parlemen. Mayoritas mereka setuju dengan opsi tersebut.

PAN Manut Perintah Prabowo

Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Eddy Soeparno menyebut pihak tidak keberatan dengan wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR. Partainya akan terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat kita tentu siap," kata Eddy kepada wartawan, Selasa (17/3).

Menurut Eddy, partainya setuju dengan semua langkah yang akan dicanangkan oleh Prabowo dalam mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju kok, mulai dari kemungkinan WFH, terus kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi," ujarnya.

NasDem Minta Dikaji Secara Matang

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut partainya mendukung langkah Prabowo yang mencari solusi dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil.

Hanya saja, Sahroni menilai wacana pemotongan gaji bagi menteri dan DPR harus didiskusikan dengan matang dan memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak buruk.

"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan, misalnya menurunnya kinerja atau meningkatkan potensi korupsi," kata Sahroni.

"Tapi pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden, kepentingan rakyat adalah yang utama," tegasnya.

PKB Harap Tidak Memberatkan Rakyat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid mendukung langkah Prabowo dalam mencari solusi akibat konflik di Timur Tengah dengan opsi pemotongan gaji menteri dan DPR.

"Kita yakin, pemerintah pasti sedang bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengatasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari konflik Timteng," kata Hasanuddin.

Namun, dia berharap agar kebijakan yang akan diambil harus dibahas secara komprehensif dan mempertimbangkan semua aspek yang ditimbulkan.

"Kami berharap semua kebijakan pemerintah yang ditempuh harus komprehensif, memperhitungkan dan mempertimbangkan semua aspek dan utamanya tidak akan memberatkan rakyat, justru akan membantu serta memudahkan rakyat," terangnya.

Demokrat Ikut Presiden

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut rencana Prabowo tersebut sebagai langkah dalam menjaga kondisi keuangan negara. Baginya, pemerintah perlu mengantisipasi ketidakpastian global akibat perang.

“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR,” kata Herman, Senin (16/3).

Namun, dia menyerahkan kepada Prabowo dalam memutuskan langkah antisipasi terbaik. Partainya akan mengikuti keputusan tersebut.

“Oleh karena itu kami serahkan kepada presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di timur tengah,” kata dia.

PDIP Minta Presiden dan Wakilnya Memberi Contoh

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji tersebut. Namun, dia meminta agar pemotongan gaji dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden.

"Kalau mau potong, penghematan, ya harus mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini," kata Andreas, Senin (16/3).

Dengan begitu, menurut dia, masyarakat memahami kondisi Indonesia yang harus berhemat.

"Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat," ucapnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti pemerintah yang masih menyusun anggaran yang tidak efisien atau boros. Menurut dia, perlu ada penyisiran anggaran lagi di setiap kementerian dan lembaga.

"Jangan perintahkan untuk potong orang lain, sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana," tandasnya. (M Hafid)