ThePhrase.id - Tumpah ruahnya massa yang memadati jalan Sudirman Makassar, Minggu (24/09) siang makin menegaskan tingkat bahaya Pasangan Amin (Anies – Muhaimin) bagi lawannya di Pilpres 2024. Antusiasme ratusan ribu massa menyambut kehadiran pasangan ini sudah hampir menjadi pemandangan biasa di beberapa daerah yang dikunjunginya. Sebuah pemandangan yang belum bisa dilakukan oleh 2 capres lain yang sampai hari ini masih kesulitan mendapatkan pasangan.
Tidak hanya di jalan atau lapangan, Anies Baswedan juga tampil memukau di depan para guru besar dan civitas akademika Universitas Hassanudin dengan learning politicnya. Sebuah pemaparan pikiran yang membangun kesadaran tentang arah dan cita-cita negara yang bernama Indonesia, dalam tajuk “Satu Indonesia, Satu Ekonomi”.
“Kita sudah melewati, empat satu. Satu bangsa, satu negara, satu kesatuan dan satu teritori,” kata Anies dalam paparannya di Aula Baruga A.P. Pettarani, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Minggu (24/9/2023).
Untuk melengkapi itu, kata Anies, Indonesia perlu satu lagi satu, yakni satu perekonomian, yakni sebuah situasi di mana rakyat Indonesia dapat memperoleh kebutuhan pokoknya dengan harga setara.
Kekuatan Anies dalam menyampaikan pikiran tentang Keindonesiaan dan Kebangsaan, dilengkapi oleh Cak Imin sebagai penguat elektabilitas pasangan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpinnya memiliki basis massa tradisional yang sangat kuat. Dari data perolehan suara sejak Pemilu 1999 -2019, PKB rata-rata meraih antara 9-12 persen suara. Hanya Pemilu 2009, perolehannya sempat jeblok di 4,95%.
Dari data survei Litbang Kompas Januari 2022, PKB adalah salah satu dari 3 partai yang pemilihnya memiliki ikatan yang kuat dengan partainya yakni, 30.3 persen. Dua partai lainnya adalah PKS dan PDI Perjuangan. PKB diperkirakan akan semakin solid dan menguat setelah ulama-ulama sepuh Nahdathul Ulama meminta warga NU mendukung Muhaimin dan PKB di Pemilu 2024. Kekuatan pemilih PKB ini akan diperkuat oleh pemilih PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai partai dengan pemilih yang paling kuat, yakni sebesar 35,4 persen, dalam Koalisi Perubahan Untuk Persatuan.
Menguatnya pasangan Amin ini sudah disadari oleh kubu Prabowo dan Ganjar Pranowo, dua nama Bacapres yang memiliki elektablitas tertinggi di papan lembaga survei. Wacana untuk memasangkan Prabowo-Ganjar sebagai pasangan capres-cawapres tidak terlepas dari upaya untuk meredam resonansi atau getaran yang ditimbulkan oleh pasangan Anies – Cak Imin, yakni dengan cara menggabung dua kekuatan ini untuk menahan arus dukungan pasangan Amin yang makin tak terbendung.
“Pasca deklarasi pasangan Amin 2 September lalu, wacana di publik dan media berkembang 2 poros, yakni poros perubahan dan poros non perubahan. Publik menunggu mana di antara 2 ini yang akan menjadi poros non perubaan,” kata Wakil Ketua Umum, PKB, Jazilul Fawaid di ILC, Sabtu (23/9).
Menanggapi kabar bergabungnya Prabowo – Ganjar ini, Ganjar Pranowo mengatakan hal itu sebagai wacana saja. Menurut Ganjar dinamika politik masih bergulir dan negosiasi antarpartai juga masih berlangsung sampai pendaftaran dibuka oleh KPU.
"Dinamika masih berjalan, negosiasi antarpartai masih berjalan, mudah-mudahan para pemimpin partai akan sering bertemu, sehingga kemudian lebih cepat dan rasa penasaran masyarakat akan terjawab," ujar Ganjar, di Jakarta (25/9).
Sementara Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menanggapi diplomatis peluangnya berpasangan dengan Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
‘
"Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan. Apapun yang terjadi kita harus rukun, harus sejuk. Apapun yang diberikan mandat oleh rakyat kita hormati," ujar Prabowo usai dideklarasikan oleh Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (21/9/2023) malam.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, peluang dua bacapres yang merepresentasikan pemerintah ini masih terbuka untuk berkoalisi. Hal ini karena keduanya sama-sama belum mendeklarasikan calon wakil presidennya.
Selain itu, peluang menang jika keduanya bersatu lebih besar dibandingkan masing-masing saling berhadapan bersama dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Kalau tiga pasang calon yang bertanding, ada kemungkinan kans menang adalah poros perubahan. Karena lebih solid suaranya dibandingkan poros kekuasaan atau poros keberlanjutan. Apalagi elektabilitas capres kita tidak ada yang modal elektoralnya melewati ambang batas 50," ujar Pangi dalam keterangannya, Jumat (22/9/2023).
Wacana Piilpres 2024 diikuti 2 pasangan ini bukan kali ini saja muncul, tetapi sudah terdengar pada bulan Mei 2024 lalu. Politisi partai Golkar, Nusron Wahid salah satu yang menyuarakan hal ini dengan alasan agar prosesnya lebih cepat dan masyarakat tidak capek datang dua kali ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).
“Lebih cepat kita tahu siapa calon presiden terpilih, minimal di bulan Februari (2024) kita sudah tahu. Yang kedua membuat masyarakat tidak capek, yang harusnya datang sekali menjadi datang dua kali,” ujar Nusron di Jakarta, Rabu (10/5/2023).
Pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi juga menilai situasi politik mendorong untuk membentuk koalisi besar bertujuan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2024 hanya ada dua pasang calon. Menurut Jusuf, sangat sulit untuk memperkirakan kemenangan jika ada tiga pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2024.
"Maka itu saya kira koalisi pendukung keberlanjutan pemerintahan Jokowi ini tidak akan membiarkan lebih dari dua pasangan capres dan cawapres. Karena terlalu banyak risiko," ujar Jusuf di program Rosi KOMPAS TV, Kamis (25/5/2023).
Presiden Joko Widodo disebut sudah lama menginginkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan sejumlah alasannya. Pertama, pilpres bakal lebih irit biaya jika kontestasi diikuti oleh dua paslon. Sebab, gelaran pilpres hanya akan berlangsung satu putaran.
“Negara tak perlu keluar terlalu banyak (anggaran) untuk (melaksanakan) putaran kedua,” ucap Rommy dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (10/5/2023).
Jokowi, kata Rommy tak ingin berbagai program pembangunan yang telah dilakukan selama ini tidak dilanjutkan oleh presiden mendatang. Apalagi banyak proyek infrastruktur yang menghabiskan dana mencapai ratusan miliar rupiah.
“Ini kan hal-hal yang menurut saya membuat Presiden merasa perlu untuk terlibat, berpihak, dan itu biasa saja,” imbuh dia.
Apakah wacana dua poros pasangan capres-cawapres yang berkembang saat ini sebagai kelanjutan dari wacana dua poros yang berkembang bulai Mei lalu. Tampaknya berbeda, wacana dua poros di bulan Mei lalu bertujuan agar prosesnya lebih sederhana dan irit serta memudahkan menghitung skor di algoritma IT penghitungan suara dan input perolehan suara di semua tingkatan. Dua poros yang berkembang bulan September ini karena didorong oleh keinginan untuk membendung kekuatan pasangan Amin yang makin berbahaya. (Aswan AS).