Pasangan Anies - Cak Imin Akan Terganjal KPK?

ThePhrase.id - Keputusan Ketua Umum  Partai Nasdem, Surya Paloh, menjadikan Muhaimin Iskandar  sebagai Bacawapres  mendampingi Anies Baswedan menghentak  internal dan eksternal Koalisi Perubahan.   Hentakan itu membuat Partai Demokrat memutuskan untuk mengambil opsi lain dan tidak lagi menjadi bagian dari Koalisi Perubahan.  Meskipun  selalu  terbuka peluang untuk kembali pulang dan bergabung kembali.  

"Saya yakin percaya juga Demokrat semoga-moga hatinya terbuka untuk comeback bersama kita," kata Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy di Kabupaten Deli Serdang, Minggu (3/9/2023).

Keputusan memilih Muhaimin ini dinilai keputusan tepat untuk melengkapi kekurangan Koalisi Perubahan yang masih kurang solid dukungan di wilayah Jawa Timur, sebagai kawasan basis dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). `

“Pasangan ini, seperti botol dan tutupnya, saling melengkapi,” ujar Surya Paloh, saat memberi sambutan pada dekalarasi pasangan Anies-Cak Imin di Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

Bagi Muhaimin sendiri,  deklarasi pasangan Amin (Anies – Cak Imin) ini disebutnya sebagai menjemput takdir.  Takdir yang sering didengarnya dari ulama NU  dan juga takdir dari desakan internal PKB agar dirinya segera mendaklarasikan sebagai bakal calon wakil  presiden. 
“Tahun 2021, saya dipanggil Romo Kiyai Kholil As’ad di Situbondo, beliau ada di sini. Beliau adalah putra Kyai Fuad Syamsul Arifin pendiri NU.  Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus berpasangan dengan Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak dan juga tidak berani menjawab,” kata Cak Imin dalam sambutan deklarasinya di Surabaya,  Sabtu (2/9/2023).

Ultimatum Surya Paloh  untuk mendampingi Anies Baswedan  menjadi jawaban Cak Imin  untuk menjawab desakan internal PKB, setelah selama setahun ini Prabowo tidak kunjung memberi sinyal  akan menjadikannya pendamping di Pemilu 2024.  Apalagi masuknya Golkar dan PAN ke dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memperkecil ruang Muhaimin untuk menjadi wakil Prabowo.  Alasan untuk menerima tawaran Surya Paloh itu semakin kuat, setelah Prabowo tidak melibatkan dirinya mengganti nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Kasus hukum dan isu kudeta partai

Kasus hukum  saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden SBY, dinilai  akan menjadi ganjalan Muhaimin untuk bisa sampai pada kontestasi Pemilu 2024. Apalagi capresnya adalah Anies Baswedan, sosok yang disebut-sebut tidak diinginkan oleh penguasa hari ini untuk menjadi presiden berikutnya.  

Kasus hukum yang melibatkan dirinya itu akan menjadi alat sandera  penguasa untuk mengendalikan  partainya atau justru menggagalkan pasangan Amin  maju di Pilpres 2024.  Seperti kasus  ekspor CPO yang menimpa Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.   Terbukti 3 hari setelah deklarasi pasangan ini, KPK langsung bergerak cepat memanggil Cak Imin untuk menjadi saksi dalam kasus pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri pada tahun 2012 lalu.

"Dipanggil sebagai saksi dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) di Kemenaker yang sedang KPK lakukan penyidikan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (5/9/2023).

Ali menjelaskan surat pemanggilan sudah dikirim sejak 31 Agustus 2023 atau 3 hari menjelang deklarasi pasangan Amin.

Ganjalan lain  yang akan mengganggu langkah  pasangan Amin ini adalah, isu tentang kudeta Muhaimin terhadap Gus Dur  untuk menjadi Ketua Umum PKB tahun 2008  lalu.  Isu ini jadi tak sedap karena Muhaimin dianggap  tak memliki adab terhadap pamannya yang juga tokoh panutan di Nahdhathul Ulama.  Isu ini terus bergulir dan kerap muncul ke permukaan karena keluarga Gus Dur, terutama Yenny Wahid belum bisa menerimanya dengan selalu mengungkitnya di beberapa kesempatan.

Apakah kasus hukum dan isu kudeta ini akan mengganjal langkah Muhaimin untuk menjemput takdirnya sebagai Wakil Presiden?  Jawabannya bisa ya dan bisa tidak.

Pemanggilan KPK terhadap Muhaimin bisa dimaknai dengan penjegalan, tetapi juga dapat dilihat sebagai bagian dari clearance atau pembersihan Muhaimin dari isu hukum yang melilitnya selama ini.  Karena publik memerlukan satu aksi hukum yang bisa menjelaskan sosok pemimpin bangsa ke depan adalah sosok yang bersih dari masalah hukum.  Klarifikasi ini juga penting agar tidak kontra produktif dengan syarat  cawapres yang ditetapkan Anies Baswedan untuk mendampinginya  selama ini.

Surya Paloh, sebagai pencetus pasangan ini pasti sudah memiliki kalkulasi segala kemungkinan, termasuk antisipasi kasus hukum yang dialamatkan kepada Muhaimin.  Paling tidak, penangkapan Johnny G Plate, kader Nasdem beberapa waktu lalu dapat menjadi warning buat siapa saja yang akan mengganggu pasangan ini.  Kasus yang semula disebut-sebut ditargetkan mengganjal Anies melalui Nasdem, menjadi kasus yang merambat kemana-mana dan  menyasar banyak pihak termasuk ke keluarga  Istana dengan pemulangan uang Rp27  miliar  ke kejaksaan Agung  oleh pengacara Maqdir Ismail beberapa waktu lalu.

Adapun kasus kudeta terhadap Gus Dur adalah kasus yang disebut Muhaimin sebagai masalah keluarga yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.  Dalam wawancara dengan Najwa Shihab, Muhaimin mengatakan dia tidak pernah mengkudeta Gus Dur, justru Gus Dur yang memintanya untuk mundur  dan  menunjuk Ali Maskur Musa sebagai Wakil Ketua Umum dan Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB.  

“Saya menerima keputusan itu dan berlangsung hampir satu tahun.  Dan menjadi masalah ketika PKB mendaftar ke KPU untuk ikut Pemilu karena perlu legalitas tanda tangan ketua umum dan sekjen. Karena itulah saya maju sebagai ketua umum agar PKB dapat ikut pemilu,” ujar Cak Imin.

Maka melihat dari semua perjalanan ini, Muhaimin Iskandar  tampaknya akan lempang  menemui takdirnya mengikuti Pemilu 2024 untuk menjadi wakil presiden.  Kecuali ada hal lain di tengah jalan yang akan merubah arah takdir itu seperti yang dialami seniornya Mahfid MD, yang gagal menjadi cawapres karena posisinya digantikan oleh Ma’ruf Amin pada tahun 2019 lalu. Wallahua’lam. (Aswan AS)