PDIP Semprot Prabowo Ngaku Mampu Tangani Bencana Sumatra Tanpa Bantuan Asing: Lambat

ThePhrase.id - Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak butuh bantuan luar negeri karena Indonesia masih mampu menangani sendiri dalam pemulihan pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh pada akhir November lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Deddy Sitorus menilai penanganan pasca bencana ekologis itu bukan soal mampu dan tidak, tapi soal memastikan korban segera dibebaskan dari penderitaan berkepanjangan.

Menurut Deddy, pernyataan Prabowo yang sebut pihaknya mampu menangangi sendiri tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Pasalnya, dia menangkap rasa kecewa dari masyarakat akibat lambannya penanganan pemerintah pusat.

"Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak, tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12).

Deddy menegaskan bahwa masa rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana sangat krusial. Baginya, daya tahan fisik dan psikis para korban membutuhkan penanganan cepat.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengaku melihat situasi dan kondisi memprihatinkan yang dialami korban pasca beberapa pekan banjir bandang dan longsor meluluhlantahkan tiga provinsi tersebut.

Dia menilai bantuan dari internasional perlu diterima. Sebab, lanjutnya, pemulihan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih anggaran dan sumber daya pemerintah daerah sangat terbatas.

"Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari kemanusiaan dan peradaban antara bangsa, sehingga kita tidak harus merasa malu menerima bantuan dari luar," ujarnya.

Menurutnya, menerima bantuan luar negeri itu tidak lantas merugikan martabat bangsa Indonesia, alih-alih meruntuhkan wibawa seorang Presiden.

"Tak akan ada rakyat yang kecewa kalau negara lain ikut membantu dan juga tidak akan merugikan wibawa Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa. Itu hal yang lumrah sebagaimana kita sering membantu negara-negara lain yang tertimpa musibah," tuturnya.

Kalau pemerintah pusat mengaku mampu menanganinya, kata Deddy, harus terwujud di lapangan dengan segera membereskan wilayah yang terisolasi sehingga distribusi bantuan berjalan lancar.

Dia menekankan kebutuhan dasar seperti tempat penampungan yang layak, air bersih, pangan dan kebutuhan pendukung seperti BBM dan listrik harus harus dipercepat.

"Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku mendapat tawaran bantuan dari negara lain dalam mengangani dampak banjir bandang dan longsor di Sumatra. Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia mampu menanganinya sendiri.

"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Prabowo juga menyinggung soal adanya desakan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut. Dia menegaskan kondisi di lokasi dapat diatasi oleh pemerintah.

Seperti diketahui, banjir bandang dan longsor melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu merenggut ribuan nyawa, kerusakan infrastruktur, dan fasilitas umum.

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (16/12), bencana itu menelan korban jiwa sebanyak 1.053 orang. Ada sebanyak 200 orang masih dinyatakan hilang dalam peristiwa itu. Lalu, sebanyak 606.040 warga mengungsi.

"Data per 16 Desember 2025, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi sebanyak 1.053 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Selasa (16/12). (M Hafid)