Pelantikan Presiden Prabowo yang Mencemaskan

ThePhrase.id - Pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan 20 Oktober 2024 mendatang, dibayangi kecemasan dan rasa was-was.  Sejumlah isu yang simpang siur terkait tempat pelantikan dan kabar tentang kesehatan Prabowo membuat sebagian publik was-was dan bertanya-tanya.  Pertanyaan yang tidak hanya tentang kesehatan fisik Prabowo sebagai seorang kepala negara, tetapi juga tentang masa depan pemerintahannya jika tiba-tiba Presiden berhalangan tetap.

Kegelisahan Jokowi yang akan segera lengser juga membuat suasana menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden menjadi tidak kondusif. Hal itu tergambar jelas pada beberapa perubahan kebijakan  yang terjadi beberapa bulan menjelang pelantikan itu.  Seperti pencabutan status Jakarta sebagai ibukota  negara, setelah ditetapkannya Undang-Undang  Nomor 2 tahun 2024  tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)  yang ditandatangi Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024. UU DKJ  ini menggantikan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota, menyusul telah hadirnya UU tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menjadi landasan hukum pindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian  menjelaskan, setelah tidak berstatus Ibukota, Jakarta akan diperluas menjadi kota aglomerasi, yaitu kota yang pembangunannya akan diikuti dengan kota-kota satelitnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau Jabodetabekjur. Wakil presiden akan dilibatkan sebagai ketua badan khusus yang mengharmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakannya.

"Ditangani oleh wapres dan ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di Papua dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua yang tugasnya sama, harmonisasi, evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemda," kata Tito di Jakarta, Minggu (17/3/2024).  

Penjelasan Tito ini menyiratkan bahwa Wapres ke depan akan berkantor di Jakarta karena ada tugas yang melekat sebagai koordinator wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,  Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).  Sementara presiden harus berkantor di ibukota negara,  Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Kegelisahan Jokowi menjelang lengser juga dapat dilihat pada kabar tentang akan dibukanya lagi DPA (Dewan Pertimbangan Agung), lembaga tinggi negara yang telah dimatikan sejak tahun 2003 lalu.  Lembaga tinggi negara sejajar Presiiden yang akan menjadi tempat baru bagi Jokowi setelah lengser.

Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, menyebut anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) memang akan bertugas memberikan pertimbangan, masukan nasihat, dan saran kepada Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang. Dia juga meyakini Presiden Joko Widodo bakal menjadi anggota DPA di masa pemerintahan Prabowo.

“Saya berdoa. Saya yakin. Saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota dewan pertimbangan agung ke depan. Beliau punya pengalaman sebagai wali kota, gubernur, dan presiden,” kata Maruarar di Jakarta Rabu, 10 Juli 2024.

Residu cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024,  masih terus membayangi hingga menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden.  PDI Perjuangan, partai yang telah membesarkan Jokowi sedang melakukan upaya hukum agar Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik sebagai wakil presiden.

Anggota Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun menyebutkan, Gibran Rakabuming Raka bisa batal dilantik sebagai Wakil Presiden dari Prabowo Subianto jika gugatan yang mereka ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta dikabulkan.  PDI-P menggugat dugaan perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tetap menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo padahal belum membicarakan perubahan Peraturan KPU (PKPU) dengan DPR RI.

“Yang bermasalah bagi kami Gibran, bagi kami, ya tidak bisa dilantik. Bahwa KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik, orang bermasalah,” kata Gayus di PTUN DKI Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Cawe-cawe Jokowi mengakali aturan meloloskan anaknya itu menjadi wakil presiden, tidak hanya mencemaskan proses pelantikan presiden dan wakil presiden Oktober mendatang, tetapi juga mengkhawatirkan banyak pihak tentang kemampuan Gibran menjalankan pemerintahan.  Apalagi bila presiden berhalangan tetap, maka sesuai undang-undang wakil presiden yang akan menggantikannya hingga masa jabatannya habis.

Gibran maju sebagai wakil presiden bermodalkan kekuasaan bapaknya bukan karena kapasitas pribadi dan jam terbangnya sebagai seorang politisi.  Ambisi Jokowi menyodorkan anak-anaknya yang tak memiliki gizi politik yang cukup dan nutrisi pengalaman yang memadai membuat wajah politik Indonesia hari ini diwarnai oleh politisi yang mengidap stunting intelektual dan minus gagasan.

Foto Gibran yang sedang membereskan barang-barangnya dari Balai Kota Solo untuk pindah ke Jakarta setelah mengundurkan diri sebagai Walikota Solo mengundang banyak komentar miring netizen.  Karena sebagian besar barang-barang itu adalah mainan anak-anak yang selama ini memenuhi ruangannya.

Beberapa netizen menyebut Jokowi, sebagai ayah Gibran, terlalu cepat mendorong anaknya untuk meninggalkan masa bermain dan masuk ke dunia kerja. Seperti akun @yunikke_faishal20 yang berkomentar : "Tega banget sih bapaknya, anak masih dalam masa-masa bermain udah disuruh kerja".

Sementara akun lain, @putrialf,  menulis : "Kenapa mundur sebagai walikota. Kan bisa mundur sebagai wapres”.  Akun @asbaklapau berkomentar :"Udah bosan main tamiya, makanya kemaren mainin konstitusi". Akun @mell_smoothyyy. "Setelah beberes mainan, saatnya main kerajaan-kerajaan".  Dan banyak lagi komentar netizen yang bernada miring tentang Gibran yang dianggap belum layak menjadi wakil presiden.

Politisi Jhon Sitorus, bahkan membandingkan antara Wakil Presiden (Wapres) pertama, Mohammad Hatta dengan Gibran Rakabuming Raka. Bung Hatta memenuhi ruang kerjanya dengan buku-buku hingga dia mendirikan perpustakaan untuk menginspirasi, sementara Gibran memenuhi ruangannya dengan mainan.

"Ketika tahun 45 pemimpin kita sibuk mencari inspirasi untuk menentukan arah bangsa, tahun 2024 pemimpin sibuk cari kesenangan pribadi," kata John yang merasa cemas dengan Gibran, wakil presiden yang akan dilantik bulan oktober mendatang. (Aswan AS)