Pemecatan Dadan, Menangkap Dua Lalat dalam Satu Tepukan

ThePhrase.id - Apakah pemecatan dan penahanan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana adalah murni penegakan hukum untuk memberantas korupsi di negeri ini? Ataukah ini sebuah taktis plot twist  untuk memecah konsentrasi para oposisi,  mengingat momentum pemecatan Dadan bersamaan dengan kritik publik terhadap perjalanan luar negeri Presiden Prabowo dan respon Seskab, Teddy Indra Wijaya yang dinilai over acting dan kecentilan.

Kritik terbesar terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini adalah penghamburan anggaran di tengah keuangan negara dan rakyat yang kesulitan. Desakan untuk membubarkan MBG juga makin membesar seiring  merebaknya aroma korupsi dalam program ini.  Mulai dari isu mark up pengadaan barang dan jasa, hingga isu tentang jual beli titik kordinat SPPG yang melibatkan orang dalam BGN.  Penolakan terhadap MBG pun makin menguat  bersamaan dengan masalah di lapangan seperti keracunan, makanan yang tak layak konsumsi  hingga  porsi menu yang sesuai dengan yang dianggarkan.

Karena itu, diperlukan satu langkah taktis agar serangan massif terhadap MBG sebagai program andalan dan janji politik Prabowo-Gibran  dapat dihentikan.  Maka pemecatan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN bersama dua wakilnya adalah pilihan paling aman untuk  mengalihkan agar MBG tidak menjadi sasaran kritik sekaligus cara untuk memulihkan kepercayaan publik.  Publik terpuaskan, karena biang kesalahan dan karut-marut  MBG selama ini sudah ditemukan.  Pemerintah pun dianggap telah merespons kritik terhadap MBG selama ini dengan cukup menangkap tikus tanpa  harus merobohkan rumahnya.

Namun di balik isu internal MBG sendiri, ada  masalah krusial lain yang harus dilindungi dengan pemecatan Dadan Hindayana dan dua wakilnya itu.  Pemecatan dan penangkapan  Dadan bersamaan waktunya dengan gelombang kritik yang terus membesar terhadap perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.  Gelombang itu makin menguat dengan respon nyinyir Teddy Wijaya menjawab kritikan Mantan Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.  Dino mengkritik  frekuensi  perjalanan Prabowo ke luar negeri yang dinilainya tidak efektif dan menghabiskan banyak waktu dan biaya.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri,” kata Dino dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Sabtu, 30 Mei 2026.

Dino mengatakan kunjungan kepala negara ke luar negeri  memakan biaya yang sangat besar  yang mencakup biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan. Satu perjalanan luar negeri presiden,  menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, Dino menyarankan Prabowo  lebih mengandalkan video call, zoom, atau telepon untuk berkomunikasi dengan pemimpin dunia. Sebuah cara  yang banyak dilakukan oleh kepala negara lain untuk menghemat biaya.

Salah satu saran Dino dalam videonya itu adalah  presiden dapat memaksimalkan satu kunjungan event internasional  untuk bertemua kepala negara lain.  Makanya, Dino menyayangkan Presiden Prabowo  yang tidak merespons keinginan Presiden Finlandia Alexander Stubb untuk bertemu  di event sidang PBB, New York  beberapa waktu lalu. Sama halnya ketika KTT ASEAN di Cebu, Filipina, seorang kepala pemerintahan negara ASEAN  yang ingin mengarah pertemuan bilateral, juga tidak direspons.

Kritik Dino Patti Djalal tentang perjalanan luar negeri Presiden Prabowo dan respons Teddy Wjaya menjawab kritik itu, telah menjadi semacam komando bagi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengkritisi pemerintahan Prabowo Subianto.  Para pengkritik itu berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari politisi, pengamat, akademisi bahkan mantan calon presiden.

Politisi PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli,  menyebut penjelasan Teddy dalam video itu  sebagai penyesatan publik yang disengaja untuk membenarkan tingginya frekuensi dan anggaran kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri.

Guntur Romli menilai, Teddy mencampuradukkan antara komitmen investasi dan realisasi, serta mengklaim investasi domestik sebagai hasil diplomasi. Total realisasi investasi sebesar Rp2.430 triliun yang disebut Teddy,  menurut Guntur Romli merupakan kerja kolektif yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).  Guntur menegaskan, klaim investasi sebesar Rp575 triliun yang disebut Teddy dari kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan,  baru sebatas komitmen tertulis (MoU) dan belum menjadi investasi yang terealisasi.    

"Mayoritas uang yang benar-benar masuk adalah investor dalam negeri, bukan hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Presiden Prabowo gagal menarik investasi asing dibanding dengan masifnya perjalanan ke luar negeri bila dilihat dari hasil investasi asing yang masuk," ujar Guntur Romli di akun Instagramnya, Selasa (02/06/2026).

Sementara Pengamat Pertahanan dan Politik Internasional,  Connie Rahakundini Bakrie mengaku geram dengan sikap Teddy yang dianggapnya kerap  membuat keributan di masyarakat. Connie mengingatkan cara Teddy yang terkesan meremehkan dengan menyebut masa jabatan Dino Patti Djalal selama 3 bulan. 

“Pak Teddy, Pak Teddy, apa harus ya pak,  ngomong, jabatannya hanya tiga bulan. Sebenarnya  bapak ni apa ya? Saya enggak ngerti deh, ngapain sih bikin  terus keributan di masyarakat?” kata Connie melalui video di Instagramnya pada Selasa (2/6/2026).

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai  respons Teddy itu telah mengambil alih peran Bakom (Badan Komunikasi) Pemerintah  

“Seharusnya Bung Teddy tidak memberi respons itu. Yang merespons itu Bakom, juru bicara Presiden," kata Emrus merespons wawancara Tribunnews pada Selasa (2/6/2026).

Sekretaris Kabinet, kata Emrus  memiliki fungsi utama pada aspek teknis pemerintahan.  Sedangkan untuk menyampaikan program kebijakan maupun meng-counter isu merupakan tugas Kepala Badan Komunikasi.

Mantan Calon Presiden, Anies Baswedan  memberi dukungan kepada Dino Patti Djalal dengan menyebut Mantan Wamenlu itu bukan diplomat karbitan.

"Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat," tulis Anies di akun X pada Selasa, 2 Juni 2026.

Gelombang kritikan para tokoh masyarakat sipil ini  sangat berpeluang menjadi tsunami politik yang dapat menggoyang pilar istana. Cuitan atau pernyataan mereka ini bercampur dengan kekecewaan netizen  yang merespons cuitan para tokoh itu  dengan mengkritisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan menyindir Teddy sebagai  anak ingusan, ketika Dino Patti Djalal sudah malang melintang sebagai diplomat. Ada juga netizen yang mencurigai perjalanan luar negeri  Presiden Prabowo itu memiliki tujuan lain di luar menjalin hubungan bilateral dengan negara tujuan.

Agar gelombang kritik ini tidak membesar  maka perlu alat pemecah  untuk meredam konsentrasi gelombang.  Pemecatan dan penangkapan Dadan Hindayana  adalah  alat  jitu  untuk memecah gelombang agar tidak  terkonsentrasi.  Dan benar saja,  pemecatan  dan penangkapan Dadan Hindayana telah menjadi agenda pembicaraan di dunia maya dan dunia nyata, yang meneggelamkan topik jalan-jalan luar ke negeri dan gaya Teddy yang berlebihan mencari perhatian.  

Dengan demikian, pemecatan dan penahanan Dadan Hindayana telah menjadi alat tangkal untuk dua isu sensitif yang sedang berkembang, isu korupsi di Makan Bergizi Gratis dan Isu jalan-jalan ke luar negeri.  Menangkap dua lalat  dengan satu tepukan. (Aswan AS)