Pemerintah - DPR Duga Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera Berasal dari Pembalakan Liar

ThePhrase.id - Banjir bandang dan longsor telah merenggut ratusan nyawa penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga, Sumatera Utara (Sumut) pada akhir November 2025. Bencana yang menghancurkan rumah warga hingga fasilitas publik itu juga menimpa beberapa wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh.

Di balik duka mendalam itu, ada fenomena lain yang memantik pertanyaan publik, yakni adanya gelondongan kayu dengan jumlah banyak yang dibawa arus. kayu-kayu itu berserakan di sungai hingga bibir pantai.

Asal muasal kayu gelondongan itu hingga kini masih menjadi misteri, namun ada yang menduga kayu-kayu tersebut berasal dari praktik pembalakan liar (illegal logging).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku belum mengetahui secara pasti asal usul kayu gelondongan di bencana Sumatera dan Aceh.  

"Kalau masalah kayu gelondongan, saya jujur aja belum tahu jawabannya. Ada yang berkembang bahwa itu katanya illegal logging, ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk," kata Tito di Jakarta, Senin (1/12).

Menurut Tito, aparat penegak hukum perlu melakukan investigasi untuk mengetahui asal muasal kayu itu. "Saya nggak bisa menjawab sesuatu yang saya sendiri belum melihat, mendapatkan data resmi, dan itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana," ungkapnya.

Sehari sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Gakkum Kemenhut), Dwi Januanto Nugroho menyebut gelondongan kayu berasal dari beberapa sumber, seperti pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), dan illegal logging.

Kendati demikian, dia menyebut pihaknya masih menelusuri lebih lanjut dan mencari indikasi adanya pelanggaran dan kejahatan kehutanan.

"Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan," kata Dwi dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (30/11).

Dwi kemudian mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, pihaknya sudah menangani sejumlah kasus illegal logging di sekitar wilayah banjir di Sumatera dan Aceh. Setidaknya, ada empat penanganan dengan ribuan meter kubik kayu sebagai barang buktinya.

Menurutnya, penindakan itu tidak hanya dilakukan di lapangan, melainkan juga menelusuri dokumen hingga alur pengiriman kayu yang telah ditebang.

"Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya," tandasnya.

Delapan Perusahaan Akan Dipanggil

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq turut menanggapi banyaknya gelondongan kayu yang dibawa arus dalam tragedi banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh. Dia mengaku sudah mengidentifikasi sebanyak delapan perusahaan untuk mengetahui asal kayu tersebut.

Hanif akan memanggil delapan perusahaan yang bergerak di daerah aliran Sungai Batang Toru, Sumut. Perusahaan itu disebut terdiri dari perkebunan sawit hingga perusahaan tambang emas.

"Ada delapan yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Jadi, kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Deputi Gakkum (Penegakan Hukum) untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur," kata Hanif di Jakarta, Senin (1/12).

"Jadi, hari Senin akan segera dipanggil semua unit-unit yang berdasarkan kajian citra satelit, kita bisa melihat semuanya dari citra satelit sehingga kita secara logis bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan kondisi itu pada saat hujan deras," imbuhnya.

Menurutnya, citra satelit dapat mengidentifakasi apa dampak dari aktivitas yang dilakukan perusahaan khususnya sebelum adanya banjir bandang dan longsor.

"Supaya bisa membuktikan ini, kayu itu dari mana asalnya," katanya.

DPR Soroti Pembalakan Liar hingga Pemanggilan Kemenhut

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengatakan banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh bukan hanya sekadar bencana alam, melainkan sebagai alarm kerusakan hutan yang menyentuh level serius.

"Saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius," kata Johan, Minggu (30/11).

Johan menduga, gelondongan kayu tersebut berasal dari pembalakan liar yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Pasalnya, lanjut dia, pengelolaan dan pengawasan hutan di daerah itu sangat rendah.

"Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana," katanya.

Politikus PKS ini lantas meminta Kemenhut melakukan audit secara menyeluruh terkait izin hingga aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak.

"Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu," ucapnya.

"Tiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Empat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi," sambungnya.

Johan juga mendorong reformasi tata kelola hutan dan perlunya revisi UU Kehutanan untuk mewujudkan perlindungan hutan dan keselematan masyarakat.

"Tumpukan-tumpukan kayu adalah teguran keras atas keberpura-puraan kita tentang perlindungan hutan, hutan lestari, serta ungkapan sejenisnya," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan akan memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk membahas banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, termasuk mendalami adanya gelondongan kayu yang terbawa arus.

"Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari Kamis, 4 Desember," kata Alex, Minggu (30/11).

Alex mengatakan Komisi IV DPR RI akan mendalami 5 hal kepada Kemenhut. Satu di antaranya terkait peta aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor.

"Satu, peta daerah aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor. Dua, data tutupan lahan di setiap DAS (Daerah Aliran Sungai)," ujar Alex.

Kemudian, Alex menyebut pihaknya akan meminta data kerusakan hutan dan lahan pada daerah aliran sungai. Pihaknya pun bakal mendalami soal rencana reboisasi dan penghijauan yang dilakukan Kemenhut.

"Tiga, data kerusakan hutan dan lahan tiap DAS. Empat, program rencana reboisasi dan penghijauan tiap DAS. Lima, berapa dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS," tandasnya.

Banjir bandang dan longsor di Sumatera hingga pukul 10.00 WIB Selasa (2/12) sudah mengakibatan 631 orang meninggal dunia. Data itu berdasarkan Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang selalu diperbaharui setiap harinya.

Selain jumlah tersebut, sebanyak 472 jiwa masih dinyatakan hilang. 2.600 jiwa terluka, 3,2 juta jiwa terdampak, dan 1 juta jiwa mengungsi. (M Hafid)