Pemerintah Rencanakan Perubahan Skema Subsidi KRL Menjadi Berbasis NIK

ThePhrase.id - Pemerintah sedang mengkaji rencana untuk mengubah skema subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) dengan menerapkan sistem yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rencana ini tercantum dalam Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang menunjukkan bahwa skema subsidi berbasis NIK akan menjadi bagian dari perbaikan sistem Public Service Obligation (PSO) pada layanan KRL. Salah satu perubahan yang diajukan adalah penerapan tiket elektronik berbasis NIK untuk pengguna KRL Jabodetabek.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk menjadikan subsidi transportasi lebih tepat sasaran. Namun, saat ini, Kemenhub masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan skema baru ini.

"Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, Jumat (30/8/2024).

Risal juga menyebutkan bahwa DJKA Kemenhub akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek. Diskusi ini akan dilakukan setelah pembahasan internal selesai sebagai bagian dari upaya sosialisasi.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengonfirmasi informasi terkait tarif dan layanan KRL Jabodetabek kepada petugas atau langsung melalui kanal resmi DJKA di media sosial, seperti Instagram (@ditjenperkeretaapian) dan Twitter/X (@perkeretaapian).

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek masih dalam tahap wacana.

"Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya dikutip dari Antara, Kamis (29/8/2024).

Budi menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan studi untuk memastikan bahwa semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh mereka yang memang berhak. Studi tersebut mencakup subsidi berbasis NIK serta berbagai opsi lainnya.

"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," jelasnya.

[nadira]