Pemerintah Siapkan Skenario Penyelenggaraan Haji 2026, Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah

ThePhrase.id - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk pelaksanaan ibadah haji 2026, mulai dari penyesuaian rute penerbangan hingga penundaan keberangkatan.

Hal tersebut disampaikan sebagaimana arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mempersiapkan berbagai kemungkinan sekaligus mengantisipasi eskalasi konflik yang tengah terjadi di kawasan Timur Tengah.

“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji, itu yang paling penting,” ujar Dahnil kepada awak media usai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (10/3) dikutip Antaranews.

Penyesuaian rute penerbangan menuju Arab Saudi menjadi langkah yang dipersiapkan pemerintah, apabila rute yang biasa dilalui dianggap tidak aman. Perubahan tersebut akan dikoordinasikan dengan otoritas penerbangan serta negara-negara yang dilintasi pesawat, termasuk kemungkinan menggunakan jalur selatan, yakni melintasi wilayah Afrika.

Selain itu, penundaan keberangkatan jamaah juga menjadi opsi yang dipertimbangkan pemerintah jika situasi konflik meningkat. Langkah serupa pernah dilakukan saat pandemi COVID-19, ketika penyelenggaraan haji ditunda demi melindungi jemaah.

“Seperti Covid misal yang lalu, kalau kemudian membahayakan jamaah, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam,” imbuhnya.

Diketahui, keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada 22 April 2026. Namun, Dahnil menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah sebelum menetapkan keputusan final.

Adapun keputusan jadwal keberangkatan jemaah haji itu nantinya akan dibahas bersama DPR dan kementerian/lembaga terkait.

Imbauan Menunda Keberangkatan Umrah

Terkait ibadah umrah, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan, sembari memantau situasi terkini di wilayah konflik.

“Memang sementara ini, kita terkait dengan keberangkatan umrah, masih dalam peraturan mengimbau untuk menunda keberangkatan, karena eskalasi dari konflik. Kita tidak tahu perkembangannya seperti apa,” ucap Dahnil.

Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan pendampingan terhadap sekitar 43 ribu jemaah umrah Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan pihak terkait guna memastikan proses kepulangan para jemaah ke Tanah Air berlangsung aman dan lancar. (Rangga)