Pemerintah Tunda Kirim 8.000 Pasukan ke Palestina, Komisi I: Bukan Kurang Komitmen

ThePhrase.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai penundaan pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza bukan bentuk kurangnya komitmen terhadap perdamaian.

Menurutnya, penundaan itu merupakan strategi kehati-hatian pemerintah agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan maupun stabilitas regional.

"Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomasi yang realistis, bukan pengurangan komitmen," kata Dave dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/3).

Rencana pengiriman pasukan dari Indonesia merupakan bagian dari misi perdamaian bersama International Stabilization Force (ISF) di Gaza, Palestina.

Indonesia, kata Dave, sejak awal sudah konsisten mendukung misi perdamaian dunia. Namun, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan situasi geopolitik terkini, dinamika keamanan di lapangan serta kesiapan logistik dan diplomasi.

Dalam kerangka konstitusi dan amanat nasional, menurut dia, Indonesia tetap menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan. Dia menilai pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PBB dan mitra internasional.

"Sehingga ketika kondisi memungkinkan, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi terciptanya keamanan dan stabilitas di Gaza," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menunda pengiriman 8.000 pasukan yang akan menjalani misi perdamaian bersama ISF di Gaza.

"Semua di-hold. Di-hold," kata Prasetyo usai menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (18/3).

Prasetyo mengatakan penundaan pengiriman pasukan itu dikarenakan beragam pertimbangan, salah satunya eskalasi konflik di Timur Tengah yang meningkat. (M Hafid)