Pemimpin Hamas Wanti-Wanti Indonesia Soal Kirim Pasukan ke ISF: Jangan jadi Pelaksana Agenda Israel

ThePhrase.id - Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan mewanti-wanti Indonesia terkait rencana pengiriman pasukan ke International Stabilization Forces (ISF) ke Jalur Gaza, Palestina.

Dalam wawancara dengan Aljazeera Mubasher yang dirilis pada Rabu (11/2), Hamdan menegaskan bahwa Hamas dan warga Palestina tidak menginginkan kehadiran pasukan asing di wilayah tersebut.

“Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan (asing),” ujar Hamdan, dikutip CNN Indonesia.

Hamdan menekankan, apabila Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mengirim pasukan internasional, maka penempatannya seharusnya difokuskan di perbatasan guna mencegah Israel kembali melancarkan agresi ke Gaza.

“Kami menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan, memisahkan warga Palestina dari pendudukan, dan mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina,” kata Hamdan.

Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Indonesia. Menurutnya, peran Indonesia akan terbatas pada upaya pemisahan warga Palestina dari pasukan pendudukan dan pencegahan agresi, tanpa mencampuri urusan sipil.

“Kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang melaksanakan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau melakukan agresi terhadap mereka,” tukas Hamdan.

“Anda mendengar ini secara eksplisit dari pemerintah Indonesia: mereka tidak akan menjadi pihak atau pelaksana agenda Israel apa pun di Jalur Gaza,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa TNI AD sudah mulai mempersiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan Board of Peace (BoP) ke wilayah konflik, termasuk Gaza.

Menurutnya, jumlah dan kebutuhan personel yang akan diberangkatkan masih menunggu arahan resmi dari otoritas yang mengoordinasikan misi di Gaza. Setelah keputusan tersebut ditetapkan, instruksi akan disampaikan kepada Markas Besar TNI dan Mabes Angkatan Darat untuk ditindaklanjuti.

“Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 (personel) mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” pungkas Maruli, Senin (9/2). (Rangga)