Peneliti BRIN Sebut PDIP dan PKS jadi Harapan Terakhir Partai Oposisi

ThePhrase.id - Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Lili Romli menyebut PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir partai politik yang akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan.

Apabila tidak ada oposisi, Lili menilai ke depannya akan ada kebijakan-kebijakan yang muncul cenderung merugikan rakyat seperti pada saat era Orde Baru (Orba). Oleh karenanya, kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah.

“Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran,” ucap Lili saat hadiri webinar bertajuk Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Senin (29/4) dikutip Antaranews.

Menurutnya, saat ini calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto tengah mencoba untuk mengajak partai politik lain untuk ikut bergabung ke koalisi pendukungnya, seperti Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Adapun Lili mengatakan ada kemungkinan Prabowo juga akan mengajak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sampai saat ini belum menentukan sikap politiknya ke depan, namun terbuka untuk koalisi maupun oposisi.

“Yang tersisa adalah PDIP, nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung,” imbuhnya.

Oposisi Kuat, Negara Kuat

Sejalan dengan itu, Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN lainnya, Prof. Firman Noor menilai unsur oposisi yang kuat akan membuat negara menjadi lebih kuat dan makmur.

Hal tersebut sudah dibuktikan dengan negara-negara yang sudah makmur di dunia, justru karena memiliki porsi oposisi yang kuat menjadi partner pemerintah, untuk selalu mengawasi.

“Jadi saya kira tidak masuk akal kalau ada oposisi berarti tidak stabil,” ujar Firman dalam diskusi webinar yang sama.

Ia memprediksi saat ini akan terjadi rekonsiliasi politik usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, partai-partai politik akan bergerak sesuai dengan kepentingan masing-masing. (Rangga)