Penetapan Hasto sebagai Tersangka, Pakar: Akan Menegaskan PDIP Berseberangan dengan Pemerintahan Prabowo

ThePhrase.id - Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa  ditetapkannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memberikan jarak antara partai tersebut dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, hal tersebut akan semakin menegaskan posisi PDIP sebagai partai politik oposisi terhadap pemerintahan.

“Hampir dapat dipastikan setelah peristiwa ini maka PDIP akan semakin menegaskan diri sebagai partai yang akan berposisi berseberangan dengan Pemerintahan Presiden Prabowo,” ucap Ardli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/12) dikutip Antaranews.

Ia menilai penetapan tersangka terhadap Hasto sangat kental dengan nuansa politis, sehingga dapat mempengaruhi kondisi politik Indonesia ke depannya.

“Hal tersebut tentunya akan membentuk pertanyaan besar atau bahkan pandangan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini sangat kental nuansa kepentingan politisnya, meskipun mungkin secara hukum dapat dibuktikan di pengadilan,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan politisasi hukum dan pemidanaan yang dipaksakan oleh KPK.

“Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDIP ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, (lalu) hilang lagi,” jelas Ronny dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (24/12).

“Kami menduga, memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDIP dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi,” lanjutnya.

Adapun salah satu indikasi yang ia sebut yakni adanya upaya pembentukan opini publik yang masif, yang mengangkat isu terkait kasus Harun Masiku baik melalui aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial.

“Patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan,” tandas Ronny. (Rangga)