Pengamat Politik Sebut Prabowo Harus Tolak Calon Menteri Mantan Koruptor

ThePhrase.id - Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum menyebut bahwa Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto tidak boleh menjadikan mantan koruptor sebagai menteri di kabinet pemerintahannya, agar konsisten dengan janji pemberantasan korupsi yang digaungkan.

“Janji itu harus dibuktikan Prabowo, dan bisa dimulai dari penyusunan kabinet,” ucap Khafidlul Ulum dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (23/9) dikutip Antaranews.

Prabowo, sebagai Presiden RI memiliki hak prerogatif dalam memilih siapa sosok yang akan duduk di kursi menteri untuk membantu kinerjanya dalam memimpin Indonesia.

Cak Ulum, sapaan akrab Khafidlul Ulum, mengatakan Prabowo dipastikan akan mengajak para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk merancang dan menentukan susunan kabinetnya itu.

Ia berpendapat bahwa Prabowo perlu mempertimbangkan sosok yang memiliki kapabilitas dan pengalaman di bidang kementerian yang akan dipimpin, serta integritas yang baik.

Termasuk pula Ketua Umum Partai Gerindra itu harus menolak nama-nama yang tercatat dalam rekam jejaknya pernah melakukan korupsi ataupun terlibat di kasus korupsi.

“Jika orang tersebut tetap Prabowo pilih, masyarakat akan meragukan integritas pejabat tersebut. Jika integritasnya bermasalah, bagaimana mereka bisa menjadi pejabat yang baik dan dipercaya rakyat?” tukas Cak Ulum.

Cak Ulum menilai ada baiknya Prabowo membentuk tim khusus untuk melihat bagaimana rekam jejak sosok calon menteri yang diajukan parpol-parpol anggota KIM.

“Tim bisa memberikan penilaian terhadap calon menteri yang akan ditunjuk sebagai pembantu Prabowo,” tandasnya. (Rangga)