politics

Pengamat Politik: Sulit Buktikan Kecurangan Pemilu Melalui Bansos, Publik Harus Percayakan MK

Penulis Rangga Bijak Aditya
Apr 03, 2024
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. (Foto: Instagram/ujangkomarudin_)
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. (Foto: Instagram/ujangkomarudin_)

ThePhrase.id - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut bahwa membuktikan adanya kecurangan pemilu melalui bantuan sosial (bansos) merupakan hal yang sulit dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bisa jadi memang sulit untuk bisa membuktikan tuduhan kecurangan melalui bansos. Oleh karena itu, patut kita cermati secara objektif dalam konteks mengamati dan menilai persidangan yang sedang berjalan,” ucapnya di Jakarta, Selasa (2/4) dikutip Antaranews.

Ujang menilai kubu 01 (Anies-Muhaimin) maupun 03 (Ganjar-Mahfud) akan kewalahan dalam proses sidang di MK karena tuduhan politisasi bansos yang dilakukan kubu 02, belum memiliki bukti yang cukup sehingga masih bersifat argumentasi.

Sementara argumentasi tersebut dapat dengan mudah dipatahkan, seperti yang dikatakan oleh tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan yang memaparkan masih ada banyak daerah yang tidak tersentuh bansos, namun hasil pemungutan suara tetap dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2 tersebut, bahkan dengan telak.

Seperti halnya pemilu yang dilaksanakan di luar negeri yang sudah pasti tak ada bansos, tetap dimenangkan oleh Prabowo-Gibran.

“Di luar negeri 02 menang banyak suaranya dari 01 dan 03, tidak diberi bansos. Jadi, itu juga menjadi dalil kedua untuk membantah tuduhan-tuduhan soal bansos, baik dari capres 01 maupun 03,” imbuh Ujang.

Secara Hukum, Bansos untuk Diskualifiasi 02 Argumentasi Lemah

Ujang menilai secara hukum, tuduhan bansos sebagai bahan dasar untuk diskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran dan mengulang pemungutan suara tanpa pasangan 02 tersebut hanya memiliki argumentasi yang lemah.

Pasalnya, ada atau tidaknya pemilu, bansos memang bantuan yang perlu diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Bansos disalurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk memenangkan pasangan calon tertentu,” tandas Ujang. (Rangga)

 
Related News
Popular News
 

News Topic