Pengemat Sebut Polri Bersikap Militeristik: Masyarakat Dianggap Pengganggu Keamanan

ThePhrase.id - Presiden Prabowo Subianto mendorong reformasi kepolisian dengan melantik mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

Dofiri diberi tugas untuk membidani komite yang dibentuk pemerintah untuk mereformasi kepolisian. Langkah itu diambil Prabowo usai menjamu sejumlah tokoh bangsa dari lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

Di dalam jamuan itu, GNB menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat, termasuk meminta pemerintah untuk membentuk komite yang menangani reformasi kepolisian.

Saat ini, Dofiri tengah mengajak para tokoh yang dianggap paham dan pakar di bidang kepolisian untuk menjadi tim komite reformasi kepolisian.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan mendukung tim reformasi kepolisian meskipun publik tetap skeptis dan pesimis.

"Terlepas dari itu, tentu sebagai sebuah upaya perbaikan tetap harus didukung. Meskipun publik tetap skeptis bahkan pesimis bahwa tim transformasi maupun reformasi yang dibentuk tersebut akan membuat langkah-langkah yang benar-benar bisa memperbaiki Polri sendiri," kata Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto kepada ThePhrase.id, Senin (22/9).

Bambang menilai, persoalan yang ada di dalam tubuh kepolisian saat ini lebih kepada kultur militeristik yang masih dipertahankan meski secara struktur TNI-Polri sudah dipisah, seharusnya Polri menggunakan kultur sipil. Polri dianggap masih lekat dengan kultur ABRI di era Orde Baru. Contoh mendasarnya adalah adanya sidang Komisi Koda Etika Polri (KKEP) bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Menurut Bambang, polisi yang terlibat dalam tindak pidana harus tunduk dan mendahulukan peradilan umum.

Di dalam Undang-Undang (UU) 1945 dinyatakan bahwa Polri merupakan alat negara untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, menjaga Kamtibmas, dan penegakan hukum. Namun lanjut Bambang, dalam praktiknya Polri justru dijadikan sebagai alat politik kekuasaan sebagaimana yang dialami ABRI di era Orde baru.

Indikasinya ada sesuatu yang harus dievaluasi dengan proses reformasi struktur pasca keluarnya TAP VII/MPR/2000 dan amandemen UUD 45 di tahun 1999.  Ada hegemoni kekuasaan yang membuat Polri masih memiliki kultur yang sama dengan ABRi di era orde baru pasca reformasi 1998.

"Dengan posisi seperti itulah akhirnya melihat masyarakat sebagai entitas di luar kelembagaannya yang seringkali dianggap pengganggu keamanan, bukan masyarakat yang harus dilindungi, diayomi, dan dilayani," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang menilai adanya peran sentral di dalam tubuh Polri yang menggantungkan arah kebijakan hanya kepada Kapolri sebagai pemegang tongkat komando tertinggi maupun bergantung pada pemberi mandat, dalam hal ini Presiden. Jika Kapolri maupun Presiden lebih mengedepankan visi pragmatis, maka jajaran di bawahnya akan bersikap demikian, begitu juga sebaliknya.

Oleh sebab itu, Bambang menyarankan agar reformasi tidak hanya menyentuh aspek struktural tapi ke perubahan kultural. "Perubahan kultur adalah bagian dari rekayasa sosial. Makanya kalau ingin sukses melakukan perubahan kultur, harus dimulai dengan membangun sistem yang lebih baik. Polri yang profesional harus dibangun dengan sistem yang benar, dari rekruitmen, sistem pendidikan, merit system, kontrol dan pengawasan termasuk akuntabilitas," paparnya.

"Ke depan, perbaikan Polri tidak bisa menggantungkan pada sosok yang dipilih sebagai Kapolri tetapi sistem yang baik akan melahirkan Kapolri yang semakin lebih baik," tandasnya. (M Hafid)