Pengusutan Pagar Laut Lamban, Firman Soebagyo Lepas Lencana DPR: Malu sebagai Wakil Rakyat

ThePhrase.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo melepaskan pin atau lencana DPR di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (23/1).

Hal tersebut dilakukan karena Firman mengaku malu sebagai wakil rakyat karena lambannya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menangani dan mengusut kasus pagar laut sejauh 30 km di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten.

“Sekarang pun saya lepas dulu lencana saya Pak, saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat, persoalannya sudah berlarut-larut,” ucap Firman.

Ia mengatakan bahwa kasus yang masih belum menemui titik terang itu telah memunculkan opini publik yang menuduh bahwa seperti ada pihak tertentu yang sedang dilindungi.

“Rakyat sudah menuduh bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini, ada apa gerangan?” imbuhnya.

Dalam keterangan persnya, Firman menekankan bahwa kasus tersebut merugikan rakyat, khususnya para nelayan yang menjadi korban. Oleh karena itu, ia merasa malu sebagau wakil rakyat apabila pemerintah tidak membela kepentingan rakyat.

Ia kemudian mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap penjelasan yang disampaikan Trenggono, yang dinilai selalu berdalih.

“Terus terang saja, saya tidak puas terhadap penjelasan menteri yang kesan saya itu adalah selalu berdalih, kenapa tidak ‘tak tak tak’ (langsung pada intinya) gitu menjawab,” tukas Firman.

Sudah Diperintahkan Presiden

Politisi Partai Golkar tersebut turut menyinggung ketika Presiden RI, Prabowo Subianto telah memerintahkan secara langsung untuk mengusut tuntas kasus pagar laut tersebut.

Untuk itu, ia mengingatkan Trenggono sebagai salah satu menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak membuat pernyataan yang dapat mengecewakan kepercayaan rakyat.

“Ini udah perintah presiden, atasannya menteri kan presiden, menteri kan pembantu presiden. Oleh karena itu tidak perlu mencari dalih harus koordinasi ini dan itu,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR itu menyampaikan rasa khawatirnya seolah-olah ada pembiaran yang dilakukan, ketika Menteri PKP dinilai tidak serius dalam menangani kasus pagar laut meskipun sudah diperintahkan Presiden.

“Ini yang saya kecewa, juga tadi kalau sampai dalam rapat ini tidak ada solusi yang bisa menjawab apa yang diharapkan masyarakat, oleh karena itu tadi saya menyampaikan saya malu menjadi wakil rakyat, untuk menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya. (Rangga)