People Power atau Putaran Kedua

ThePhrase.id - Kekecewaan massa terhadap sikap pemerintahan Presiden Joko  Widodo yang melakukan intervensi atau cawe-cawe terhadap  Pemilu  terus berlanjut.  Bila sebelumnya kekecewaan itu disampaikan dalam bentuk pernyataan dan kritikan terhadap Jokowi yang melanggar konstitusi, kini kekecewaan itu sudah berupa aksi turun ke jalan yang mendesak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.   Desakan pemakzulan ini selalu ada dalam tuntutan aksi, baik aksi yang mendukung Hak Angket DPR maupun aksi yang menentang pemilu curang oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Sementara ini, aksi-aksi itu masih dilakukan oleh kalangan elit pro demokrasi yang risau dengan masa depan demokrasi Indonesia.  Peserta ini didominasi oleh para aktivis, akademisi,   pengamat dan masyarakat umum yang menginginkan  perubahan dalam tata kelola negara dan pemerintahan yang sesuai dengan konstistusi.  Tuntutan pelengseran Jokowi  yang selalu ada dalam setiap aksi karena Jokowi dianggap sebagai aktor utama pelanggaran konstitusi. Pelanggaran  yang menjadi sebab keadaan negara karut marut yang sudah melenceng jauh dari ide dasar, tujuan  dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aksi ini makin eskalatif, yang terlihat pada jumlah massa dan tokoh yang ada di tengah aksi itu. Seperti aksi di depan KPU pada Senin malam 18 Maret 2024, yang dihadiri oleh Mantan Danjen Kopassus, Sunarko dan sejumlah purnawirawan TNI.  Aksi yang membawa spanduk besar bertuliskan lengserkan Jokowi ini diwarnai dengan pembakaran spanduk  dengan foto Jokowi, Anwar Usman, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

People Power?

Aksi ini sangat berpotensi menjadi people power jika semua jalur konstitusional untuk memperbaiki kerusakan  akibat pelanggaran ini mengalami jalan buntu.  Seperti yang disampaikan oleh Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang akan melakukan aksi jalanan  sebagai opsi jika mekanisme konstitusional itu tidak berfungsi.

Aksi besar-besaran atau people power sangat berpotensi  bukan hanya karena masalah mekanisme konstistusional yang tidak  berfungs tetapi juga karena masalah ekonomi saat ini, terutama harga kebutuhan pokok yang terus meninggi yang tak mampu ditanggulangi oleh pemerintah. Masalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput  yang sangat sensitif.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memprediksi harga beras tidak turun kembali ke harga seperti semula.

"Bayangannya adalah harga beras mungkin akan bertahan, tidak sampai serendah seperti yang diperkirakan semula," ujar Bayu di Jakarta, Senin (18/03).   Bayu menyebut harga beras bertahan yang secara tersirat berpotensi untuk terus naik.

Harga-harga ini makin tak terkendali karena pemerintah kehilangan konsentrasi akibat masalah internal  dan juga desakan dari ekseternal yang menuntut pemerintah segera  memberi solusi. Dan tampaknya pemerintah tidak memiliki strategi untuk memperbaiki ekonomi dalam waktu cepat yang ditandai dengan harga tinggi dan utang negara yang terus membengkak.  

Bila terjadi people power  maka  tuntutan aksi  tidak akan mencantumkan lagi  tentang pemilu curang atau hak angket  karena sudah mengerucut pada satu isu utama, “Turunkan Jokowi”.

Dari beberapa gejala yang ada saat ini, peluang Jokowi akan dilengserkan paksa sangat terbuka.  Hak Angket  sudah  tidak dianggap sebagai jalan keluar karena wacana itu sudah layu sebelum berkembang.  Yang  ditandai dengan adanya isu tawaran kepada sejumlah partai di kubu 01 dan 03 yang mendapat iming-iming kursi menteri.  Ditambah lagi masalah korupsi pada masing-masing partai yang telah menjadi alat sandera penguasa agar Hak angket tidak berjalan.  Itulah sebabnya, aksi massa yang memprotes pelanggaran konstitusi Jokowi itu tidak didukung oleh partai politik tetapi hanya kalangan non partai seperti kelompok pro demokrasi.  

Demikian juga masalah pemilu curang tidak akan bisa diperbaiki. Bukan hanya karena peristiwanya sudah terjadi tetapi juga karena Ketua KPU, Hasyim Asy’ari yang sudah tersandera oleh kasus wanita emas yang terjadi beberapa waktu sebelum Pemilu.  

Pemilu 2  putaran sebagai jalan tengah

Buah dari cawe-cawe atau pelanggaran  Jokowi dalam pemilu  adalah masuknya Gibran anaknya yang belum cukup umur ke dalam arena Pilpres dan memenangkanya  bersama pasangannya Prabowo Subianto  dengan angka mutlak dalam hitungan versi KPU.  Hal ini telah melukai perasaan  dan menciderai iedalisme para akademisi, aktivis pro demokrasi dan masyarakat umum serta pendukung pasangan calon 01, Anies-Muhammad dan 03, Ganjar – Mahfudz.

Pendukung paslon 01 dan 03  bergabung dengan kelompok  pro  demokrasi membuat perlawanan dengan menggelar serangkaian aksi di depan DPR dan KPU.  Aksi gabungan dua kelompok ini diperkirakan akan  berjalan lama dengan eskalasi yang meninggi karena digerakkan oleh kalangan terdidik dan intelektual, bukan massa bayaran yang melakukan aksi hit an run.  Dan pada momen tertentu akan menjadi gelombang tsunami politik yang akan merobohkan kursi kekuasaan Jokowi.

Gabungan dua kelompok ini diuntungkan oleh situasi berupa keterbukaan informasi dan dunia internasional yang mulai mengkritisi politik dinasti Jokowi.  Termasuk berita atau kabar tentang Hashim Djojohadikusumo, donatur utama Prabowo-Gibran yang mengalami masalah keuangan dengan penunggakan pajak beberapa properti mewahnya  di  luar negeri.

Sebelum tsunami politik terjadi maka perlu ada saluran besar untuk mengalirkan air bah ke dalam bendungan agar terkonsentrasi dan tidak meluap kemana-mana. Caranya, dengan membawa lagi para konstestasi pemilu pada putaran kedua.  Karena 01 dan 03 memiliki hitungan sendiri dengan bukti-bukti materiil yang cukup valid.  

Ketiga kubu, 01, 02 dan 03  harus duduk bersama dengan menunjukkan hitungan bukti masing-masing yang disaksikan oleh berbagai pihak yang memiliki kompetensi  dan  integras yang teruji.  Paslon dengan perolehan suara terbanyak  satu dan dua akan maju ke putaran kedua sebagaimana diatur dalam aturan pemilu.  Dan yang menjadi pemenang tarung atau pemilihan ulang itulah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia 5 tahun ke depan.

Celah kecil bernama Pilpres putaran kedua ini diharapkan akan menjadi jalan keluar  dan bisa menenangkan semua pihak.  Termasuk Jokowi yang akan turun dari kursi turun melalu anak tangga dengan elegan dan tidak  terjerembab karena kursinya didorong paksa. Wallahu ‘alam (Aswan AS)