Perang di Timur Tengah, Kebingungan di Jakarta

ThePhrase.id - Dalam beberapa hari terakhir, diplomasi Indonesia mendadak tampak seperti panggung yang penuh kegugupan. Bukan karena Indonesia tiba-tiba menjadi aktor utama dalam konflik global, melainkan justru karena ketidakhadirannya yang mencolok pada saat simbol-simbol diplomatik paling dasar sedang diuji.

Ketika pemimpin spiritual Iran, Ali Khamenei, wafat di tengah eskalasi perang antara Iran di satu sisi dan blok Amerika Serikat–Israel di sisi lain, banyak negara segera mengirimkan pesan duka cita, sebuah gestur diplomatik yang hampir otomatis dalam praktik hubungan internasional. Indonesia tidak melakukannya. Setidaknya sangat terlambat.

Keheningan itu memicu berbagai tafsir. Pemerintah mungkin sekadar lalai atau terlambat merespons situasi yang berkembang sangat cepat. Versi yang lebih terus terang menilai bahwa ini bukan kelalaian, melainkan refleksi dari orientasi baru politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, sebuah orientasi yang, menurut para pengkritiknya, semakin condong ke orbit Washington dan sekutunya.

Dalam dunia diplomasi, simbol kecil sering kali membawa makna besar. Ketika simbol itu tidak muncul, kecurigaan pun tumbuh.

Akhirnya, surat duka cita memang dikirimkan. Namun waktunya menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Surat tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.

Gestur itu datang sehari setelah Megawati Sukarnoputri, pemimpin Partai yang tidak lagi memegang jabatan formal dalam pemerintahan, lebih dulu menyampaikan belasungkawa kepada pihak Iran. Dalam politik simbolik, urutan waktu sering kali berbicara lebih keras daripada isi pesan itu sendiri.

Namun episode ini hanyalah prolog dari drama yang lebih luas. Ketika perang antara Iran dan blok Amerika–Israel mulai membara, pemerintah Indonesia justru tampak bergerak dengan energi yang berlebihan, seperti seseorang yang baru sadar bahwa badai sedang mendekat dan berlari ke segala arah sekaligus.

Pada suatu malam, Presiden Prabowo mengumpulkan para mantan presiden dan ketua partai politik selama hampir empat jam. Pertemuan itu membahas perang di Teluk dan kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia. Pertanyaannya sederhana: apa sebenarnya tujuan pertemuan itu?

Barangkali ia dimaksudkan sebagai demonstrasi persatuan elite nasional, sebuah pesan bahwa negara ini tetap solid di tengah krisis global. Namun di balik gestur tersebut tersimpan dilema klasik negara menengah dalam sistem internasional: bagaimana menunjukkan relevansi tanpa benar-benar memiliki instrumen kekuatan yang menentukan.

Sejarah politik global memperlihatkan bahwa negara-negara yang tidak berada di pusat kekuatan sering kali mencoba menegaskan kehadirannya melalui simbol-simbol koordinasi domestik. Tetapi koordinasi internal tidak otomatis menghasilkan pengaruh eksternal. Dalam banyak kasus, ia hanya memperlihatkan kegelisahan yang ingin disembunyikan.

Beberapa hari kemudian muncul kabar bahwa Presiden Prabowo sibuk menelepon para pemimpin negara Teluk. Upaya ini, sekali lagi, diselimuti ketidakjelasan. Salah satu panggilan bahkan disebut belum dijawab oleh putra mahkota Mohammed bin Salman karena “menunggu waktu yang tepat.” Dalam bahasa diplomasi yang lebih jujur, ini bisa berarti sesuatu yang jauh lebih sederhana: panggilan itu tidak dianggap mendesak.

Di titik ini, kita mulai melihat pola yang lebih besar. Dalam sistem internasional modern, pengaruh bukanlah sesuatu yang dapat diklaim begitu saja; ia harus didukung oleh kapasitas ekonomi, militer, atau jaringan aliansi yang nyata. Tanpa itu, diplomasi mudah berubah menjadi ritual kosong.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengeluarkan pernyataan yang mendesak Iran untuk kembali ke meja perundingan. Pernyataan ini terdengar moderat dan damai, dua kata yang selalu terdengar baik dalam pidato diplomatik. Tetapi konteksnya membuatnya terdengar agak janggal. Iran adalah pihak yang sedang diserang dalam konflik tersebut.

Menasihati pihak yang diserang agar segera berunding, tanpa menekan pihak yang memulai serangan, menciptakan kesan moral yang timpang. Dalam logika politik internasional, pesan semacam ini sering kali ditafsirkan bukan sebagai netralitas, melainkan sebagai ketidaktegasan.

Lebih jauh lagi, diplomasi yang efektif hampir selalu dimulai dari tempat yang tidak terlihat. Ketika dua negara yang sedang bertikai mencoba mencari jalan keluar dari konflik, mereka jarang memulainya melalui pidato terbuka atau pernyataan publik. Mereka memulainya melalui kontak rahasia, sering kali di tingkat intelijen atau diplomat tingkat menengah.

Laporan terbaru bahkan menyebut bahwa badan intelijen Iran telah membuka komunikasi dengan badan intelijen Amerika, Central Intelligence Agency, melalui jalur tidak langsung. Pesan itu disampaikan melalui negara pihak ketiga. Namun sejarah diplomasi menunjukkan bahwa proses semacam ini biasanya berlangsung dalam senyap, jauh dari sorotan media.

Proses semacam itu mengikuti pola yang hampir klasik: kontak informal terlebih dahulu, lalu diplomasi bolak-balik secara rahasia, dan hanya ketika titik temu mulai muncul barulah negosiasi dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Negara seperti Oman pernah memainkan peran ini dalam berbagai konflik Timur Tengah. Bahkan sebelum perang meletus, diplomat Oman sempat menyiratkan bahwa kesepakatan antara Iran dan Amerika hampir tercapai.

Namun sejarah sering berbelok ketika politik domestik dan ambisi strategis bertabrakan. Keputusan perang oleh para pemimpin seperti Benjamin Netanyahu dan Donald Trump menunjukkan bahwa logika kekuasaan sering kali mengalahkan logika kompromi.

Dalam konteks seperti ini, apa arti semua telepon diplomatik dan pertemuan elite yang dilakukan Indonesia? Kemungkinan paling sederhana adalah bahwa tidak banyak yang sebenarnya sedang terjadi. Aktivitas diplomatik itu lebih menyerupai performa politik daripada strategi yang matang. Negara ini tampak sibuk berbicara ke mana-mana tanpa benar-benar menawarkan sesuatu yang dapat mengubah perhitungan para aktor utama konflik.

Masalah yang lebih mendalam adalah persepsi relevansi. Dalam dunia geopolitik yang semakin kompetitif, negara yang tidak memiliki pengaruh nyata sering kali diperlakukan sebagai penonton. Bahkan panggilan telepon dari presiden negara besar sekalipun tidak otomatis mengubah hierarki tersebut.

Ironisnya, Indonesia pernah memiliki reputasi diplomatik yang cukup kuat sebagai negara nonblok yang mampu menjembatani berbagai kepentingan. Namun reputasi semacam itu hanya dapat dipertahankan jika negara tersebut juga memiliki jaringan diplomat profesional yang kuat serta konsistensi kebijakan luar negeri yang jelas. Tanpa itu, diplomasi mudah berubah menjadi sekadar retorika.

Di saat yang sama, perang di Timur Tengah memiliki implikasi yang jauh lebih konkret bagi Indonesia: ekonomi. Negara ini sangat bergantung pada stabilitas pasar energi global. Pernyataan Menteri Energi bahwa cadangan minyak nasional hanya cukup untuk sekitar dua puluh hari memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi energi Indonesia.

Sebagai perbandingan, negara seperti China memiliki cadangan strategis yang dapat bertahan dalam ratusan hari. Ketergantungan semacam ini berarti bahwa setiap gejolak di Timur Tengah, terutama di jalur pelayaran seperti Selat Hormuz dapat dengan cepat merambat ke ekonomi domestik Indonesia.

Dalam situasi seperti itu, retorika geopolitik tidak banyak membantu. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan perencanaan strategis jangka panjang. Dalam sistem internasional, kekuasaan bukan hanya soal niat baik atau keinginan untuk berperan. Ia adalah kombinasi antara kapasitas material, kredibilitas diplomatik, dan konsistensi strategi.

Negara yang tidak memiliki ketiganya sering kali terjebak dalam ilusi aktivitas: tampak bergerak, tetapi tidak benar-benar mengubah apa pun. Dan dalam dunia geopolitik yang semakin keras, ilusi semacam itu jarang bertahan lama. (Abdul Hakim)