Perkuat Pasar Modal, Ini 8 Rencana Aksi OJK Percepat Reformasi Bursa Efek Indonesia

ThePhrase.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pasar modal menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi Bursa Efek Indonesia secara menyeluruh. 

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor, baik domestik maupun global.

Melalui keterangan tertulis, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa reformasi ini merupakan bagian dari upaya melakukan bold and ambitious reforms untuk memenuhi ekspektasi Global Index Provider. 

Friderica menjelaskan bahwa percepatan reformasi integritas ini diharapkan dapat menjadikan Bursa Efek Indonesia semakin kredibel dan investable, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional

Untuk mempercepat reformasi Bursa Efek Indonesia tersebut, OJK telah menyiapkan delapan rencana aksi berikut. 

1. Peningkatan batas minimum free float emiten

OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen, dari ketentuan sebelumnya sebesar 7,5 persen. Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, ketentuan 15 persen dapat langsung diberlakukan, sementara emiten lama akan diberikan masa transisi. 

Bersama pemerintah, OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) juga akan memperkuat peran investor institusi domestik serta memperluas basis investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga berkomitmen mendukung industri pasar modal melalui penyesuaian berbagai limit investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana pensiun, sesuai praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

2. Penguatan transparansi ultimate beneficial owner (UBO)

Selanjutnya, dalam klaster transparansi, OJK mendorong penguatan keterbukaan untuk ultimate beneficial owner (UBO) serta afiliasi pemegang saham. Pengaturan tegas akan dilakukan dengan mengacu pada praktik internasional untuk meningkatkan kredibilitas sekaligus daya tarik investasi pasar modal Indonesia.

3. Penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular

OJK akan memerintahkan SRO untuk memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable. Klasifikasi juga dilakukan berdasarkan sub-tipe investor sesuai praktik global. Data tersebut akan disampaikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada BEI untuk dipublikasikan melalui situs resmi BEI.

4. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia

Dalam klaster tata kelola dan enforcement, OJK akan melanjutkan demutualisasi BEI sesuai amanat undang-undang untuk meningkatkan tata kelola bursa sekaligus mengurangi konflik kepentingan. OJK akan bekerja sama dengan pemerintah dan BEI dalam mempersiapkan implementasinya.

5. Penguatan penegakan hukum dan sanksi pasar modal

OJK juga akan memperkuat enforcement terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel. 

6. Peningkatan tata kelola emiten

OJK mendorong penguatan tata kelola emiten melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit. Selain itu, akan diberlakukan kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.

7. Pendalaman pasar dan penguatan sinergi antarlembaga

Rencana aksi ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

8. Penguatan Kolaborasi dan Sinergi

Kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan pentinya kepercayaan investor terhadap pertumbuhan pasar modal. 

“OJK tentu akan terus hadir, akan bekerja bersama Bapak-Ibu sekalian dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik dan tentu juga melindungi para investor di pasar modal kita," ujar Hasan.

Dukungan juga datang dari Bursa Efek Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan kesiapan bursa efek untuk melakukan transparansi terkait percepatan reformasi integritas sebagaimana yang diminta oleh MSCI untuk semakin meningkatkan kepercayaan investor.

Senada dengan itu, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa efek.

“Bagaimana bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap, tapi juga dari kualitas dari bursa kita ini adalah kualitas yang baik dan benar," kata Rosan. [fa]