features

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Pendukung AMIN Ingatkan Penghitungan Suara

Penulis Aswandi AS
Feb 20, 2024
Ilustrasi: Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Foto: Instagram/suryapaloh.id)
Ilustrasi: Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Foto: Instagram/suryapaloh.id)

ThePhrase.id - Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem (Nasional Demokrat),  Surya Paloh dengan  Presiden Joko Widodo, di Istana Negara pada Minggu (18/02) malam memantik banyak dugaan dan spekulasi.  Karena, pertemuan itu berlangsung di tengah perseteruan antara kubu perubahan di mana Surya Paloh ada di dalamnya dan kubu keberlanjutan dengan Jokowi sebagai penggerak utamanya.  

Kubu keberlanjutan sedang mempertahankan klaim kemenangan  atas lawan-lawannya pada  hari pencoblosan 14 Februari lalu, sementara kubu perubahan tengah berupaya keras mencari dan mengumpulkan bukti kecurangan terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang terjadi pada tahapan pencoblosan yang memenangkan kubu keberlanjutan itu.

Publik pendukung perubahan atau Paslon 01, Anies-Muhaimin  merasa was-was dan mengkhawatirkan pertemuan itu sebagai sikap menyerah Surya Paloh atau Partai Nasdem dan memilih bersekutu atau berkoalisi dengan 02, yang sudah menyatakan menang versi hitung cepat atau quick count.  Belajar dari Pemilu sebelumnya, partai politik yang kalah dalam pemilihan banyak yang tak kuat menjadi opisisi dan yang memilih bersekutu dengan pemenang  menjadi bagian dari pemerintahan.  Sehingga praktis pemerintahan berjalan tanpa ada kontrol dan penyeimbang.

Presiden Jokowi menyebut dirinya  sebagai "jembatan" bagi urusan partai-partai dalam pertemuan tersebut.

“Saya ini menjadi jembatan untuk semuanya,” kata Jokowi, Senin (19/02) atau sehari setelah pertemuan itu.

Sementara  Surya Paloh belum memberikan  pernyataan resmi terkait petemuan itu yang membuat banyak pihak menduga-duga tentang apa isi  dan maksud pertemuan tersebut.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, menilai  pertemuan terjadi karena ada keinginan untuk mengembalikan "rasa konsolidasi" yang dulu pernah ada, mengingat pada Pemilu 2014 dan 2019 partai Nasdem menjadi penyokong Jokowi. Adanya hubungan di masa lalu itu mendorong Jokowi  untuk mengajak Nasdem "kembali menjadi bagian pemerintahan”.

"Karena Nasdem ini dari Pemilu 2014, 2019 di dalam pemerintahan, dia punya rekam jejak bersama Presiden Jokowi ketika menjadi capres untuk pertama kalinya," ujar Silvanus Alvin.

Senada dengan Sylvanus, Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, juga menduga, pembicaraan keduanya sudah mengarah pada penjajakan koalisi dengan kubu Prabowo-Gibran. Apalagi Presiden Jokowi menyebut dirinya sebagai jembatan untuk urusan partai-partai.

Pasalnya, kata Nicky  gaya pemerintahan Prabowo tak akan jauh berbeda dengan Jokowi yang sebisa mungkin merangkul semua partai agar tidak tercipta oposisi yang efektif.

"Dan bisa juga strategi bersama. Prabowo akan melakukan kunjungan ke Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang punya hubungan pasang surut dengan Jokowi," ujar Nicky.

Berbeda dengan Nicky, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, berpendapat terlalu diri menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh itu sebagai penjajakan untuk berkoalisi kembali.  Karena penghitungan suara oleh KPU masih berjalan meskipun berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo-Gibran unggul telak.

Atang menduga arah pembicaraan itu bagian dari "upaya menjinakkan" kubu Surya Paloh yang selama ini kencang menyuarakan adanya dugaan kecurangan.

"Pertemuan itu sebagai bagian dari upaya melakukan cooling down dinamika politik yang sedang tinggi terutama di kubu Anies-Muhaimin yang sangat menentang hasil quick count," Kata Ahmad Atang.

Namun Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, menuturkan pertemuan itu hanya membahas dinamika politik yang berkembang saat ini. Willy juga menganggap  terlalu dini apabila pertemuan tersebut diartikan bahwa Nasdem akan bersatu dengan kubu Jokowi lagi.

"Ah terlalu dini, Pak Surya orang yang tegas dengan sikap-sikap beliau. Jadi kita saling menghormati," ucapnya di Nasdem Tower.

Tidak akan semudah Itu

Potensi Nasdem kembali masuk menjadi bagian pemerintahan Prabowo-Gibran terbuka lebar. Apalagi di Pemilu 2014 can 2019, Nasdem merupakan salah satu penyokong utama Jokowi.  Namun pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin menilai hal itu tidak akan mudah.

Menurut Alvin, sikap Nasdem  baru akan kelihatan setelah real count dari KPU selesai. Selain itu koalisi pengusung Anies-Muhaimin memiliki dukungan yang cukup kuat dari masyarakat untuk terus membawa gagasan perubahan. Maka, kalau Surya Paloh menerima ajakan koalisi akan berdampak kurang positif bagi Nasdem yang mengusung isu perubahan di masa kampanye lalu.

"Seakan-akan setelah jagoannya kalah ditinggalkan," ujar Alvin.

Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, juga sependapat. Dia meyakini Surya Paloh tidak akan segampang itu meninggalkan koalisi sebelum ada keputusan final dari KPU. Ahmad menduga Surya Paloh memberi jawaban diplomatis  ajakan Jokowi untuk berkoalisi dengan mengatakan  "masih menunggu perhitungan resmi."

Tidak koordinasi dengan partai koalisi

Berangkatnya Surya Paloh ke istana memenuhi undangan Jokowi itu Minggu malam,  merupakan sikap pribadi dan keputusan Nasdem sendiri.  Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi tak ada koordinasi dengan ketum partai koalisi dan Timnas Anies-Muhaimin (AMIN).

Meski menilai pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi merupakan hak Nasdem sebagai partai, namun Cucun menegaskan  PKB akan tetap pada sikapnya yakni mengawal pemilu hingga penghitungan resmi dari KPU tuntas. Sikap yang sudah menjadi kesepakatan langkah yang diambil  oleh pendukung Tim Amin dan partai-partai pengusung.

Ketua DPP PKB Daniel Johan mengingatkan, koalisi yang terdiri dari PKB, Nasdem, dan PKS sudah membuat konsensus untuk sama-sama mengawal perolehan suara, baik yang terkait pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (Pileg) setiap partai.

"Kesepakatan itu yang seharusnya dipegang partai saat ini, termasuk Nasdem, ketika proses pemilu masih pada tahapan rekapitulasi suara," kata Daniel seperti dilansir Kompas.com.

Sama seperti PKB, juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi merupakan hak Nasdem dan tidak memengaruhi apapun sikap PKS. (Aswan AS)

Artikel Terkait Pilihan ThePhrase

- Advertisement -
 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic