ThePhrase.id - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat tanah air di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025, ditengarai ada hubungannya dengan sejumlah proyek milik para taipan itu yang sedang disorot publik. PIK 2 salah satunya, meskipun disebut sedang dievaluasi dan diminta untuk dihentikan sementara, namun aktifitas pengurukan lahan proyek tersebut terus berlangsung hingga hari ini.
Akun instagram@sekretariat.kabinet yang menyebar photo pertemuan itu menjelaskan presiden mendiskusikan tentang perkembangan terkini di tanah air dan dunia internasional.
“Pada kesempatan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di tanah air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” tulis akun tersebut.
Dengan ekspose pertemuan itu, Prabowo dinilai sedang menyampaikan pesan kepada publik bahwa para taipan itu sekarang sudah ada dalam kendalinya sebagai presiden.
“Ada kemajuan, pengusaha sudah diterima di Istana - bukan di Solo. Sudah menghadap ke Presiden bukan menghadap mantan Presiden,” kata Muhammad Said Didu, Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di akun X, Sabtu (8/3/2025).
Cuitan Said Didu ini mengingatkan pada unggahan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pertemuannya dengan pemilik Lippo Group, Mochtar Riady dan keluarganya melalui akun Instagram pribadinya @jokowi, Jumat (13/12/2024).
8 pengusaha yang diundang dalam pertemuan itu adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Oesman Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata. Dengan mengekpose pertemuan tersebut, Prabowo juga dinilai ingin menunjukkan bahwa tidak ada pembicaraan rahasia dengan para pengusaha dan pelaku ekonomi di negeri ini. Karena masyarakat selama ini mencurigai selalu ada agenda tersembunyi antara penguasa dan pengusaha yang berlangsung secara rahasia di lorong gelap yang tak diketahui publik. Baru diketahui setelah ada pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan orang-orang sekitar istana dan para pengusaha.
“Semoga Presiden Prabowo menerima pengusaha menyampaikan sikap pemerintah bukan ‘bertransaksi’ kebijakan dengan oligarki,” harap Said Didu melalui cuitannya.
Ditengarai pertemuan Presiden Prabowo dengan para taipan ini juga ada kaitannya dengan proyek milik para konglomerat itu yang diberi status PSN (Proyek Strategis Nasional) oleh Jokowi yang banyak disorot publik. Sebulan sebelum pertemuan itu, pada 10 Februari 2025 Prabowo telah mengeluarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang mencantumkan daftar 77 PSN yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025 – 2029. Berdasarkan Perpres tersebut beberapa proyek PIK-2, BSD, Eco Rempang City, Surabaya Water Front City sudah dibatalkan karena tidak ada dalam daftar tersebut.
Namun demikian, pencabutan status PSN proyek tersebut juga masih dicurigai hanya sebagai upaya untuk menenangkan publik agar tidak menimbulkan guncangan politik. Sebab, retorika dan aksi para menteri yang turun ke lapangan sebelum ini dinilai publik hanya sebagai lips service dan basa-basi rezim ini berpihak kepada rakyat. Seperti pada kasus PIK 2 yang digembar-gemborkan akan dievaluasi dan dihentikan sementara setelah ada penolakan massif masyarakat. Namun fakta di lapangan, proyek itu bukannya berhenti tetapi makin massif melakukan pengurukan lahan di sejumlah lokasi sepanjang pesisir utara Kabupaten Tangerang.
Setiap malam, mulai pukul 21.00 WIB hingga menjelang shubuh truk-truk tronton pengangkut tanah menguasai jalan-jalan dari Kabupaten Bogor melintasi Tangerang selatan, Kota Tangerang, hingga pesisir utara Kabupaten Tangerang. Keberadaan truk-truk ini tidak hanya menyulitkan masyarakat para pengguna jalan tetapi juga merusak jalan-jalan sepanjang Kecamatan Neglasari di belakang Bandara Soekarno-Hatta hingga kecamatan Teluk Naga. Jalan beton di sepanjang lintasan itu mengalami kerusakan parah, karena tonase kendaraan yang melewati ambang batas beban jalan tersebut. Akibatnya, barisan truk-truk ini menimbulkan kemacetan parah di beberapa ruas jalan itu karena mereka beroperasi ketika jalanan masih ramai.
Demikian juga proses hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum dalam proyek tersebut hanya pada Kades Kohod, Arsin bin Asip. Tidak terdengar ada pemeriksaan terhadap kepala desa lain di sepanjang pantai Utara Tangerang yang melakukan hal yang sama. Sebab, dengan pemeriksaan Arsin saja publik dianggap sudah merasa terpuaskan karena sudah ada tumbal dan pihak yang dianggap bertanggung jawab. Masyarakat juga dianggap sudah terhibur dengan perdebatan Menteri ATR/ BPN, Nusron Wahid dengan Kades Kohod, Arsin bin Asip tentang status lahan di laut Kohod, Jum’at, (24/01).
“Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampungnya, kalau kami debat bisa-bisa nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah bilang empang, mau bilang apa, yang jelas secara faktual material tadi kita lihat sama-sama fisiknya sudah tidak ada tanahnya," kata Nusron.
Namun, Ahkmad Khozinudin, advokat yang selama ini mendampingi masyarakat pesisir Tangerang menilai aksi atraktif Nusron itu adalah caranya melindungi kepentingan oligarki di balik proyek tersebut.
“Saya melihat menteri itu mengambil posisi dua kepentingan. Satu sisi ia ingin mengambil benefit politik dukungan masyarakat dengan seolah-olah menindaklanjuti dengan berbagai tindakan. Sisi lain, ia juga sebenarnya berupaya menyelamatkan kepentingan oligarki, di mana terbaca penyelamatannya,” kata Akhmad dalam Abraham Samad Speak Up, Sabtu (8/3/2025).
Dari fakat-fakta di atas, apakah pertemuan Prabowo dan 8 konglomerat itu, adalah lanjutan dari aksi turun lapangan para menteri untuk menenangkan publik agar tidak ada goncangan politik? Atau ada pembicaraan lain, seperti kompensasi yang akan diterima konglomerat tersebut setelah status PSN proyeknya dicabut? Mengingat, para Taipan ini sudah banyak mengeluarkan uang untuk proyek tersebut, termasuk juga investasi di IKN?
Wallahu’alam.. kita lihat saja perkembangannya. Karena prinsip pebisnis itu harus selalu cuan, kalau pun ada rugi, sejatinya itu adalah investasi. (Aswan AS)