Pertemuan Prabowo-Megawati Terkesan Mendesak, Pengamat Politik Sebut Sudah Ada “Deal”

ThePhrase.id - Pengamat politik dari Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio (Hensat) menyebut bahwa sudah ada hal yang “deal” (disepakati) dalam pertemuan yang terkesan mendesak, antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) lalu.

“(Pertemuan) dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi, tapi setiap silaturahim adalah baik,” ucap Hensat dalam keterangannya melalui channel YouTube pribadinya, Hendri Satrio Official pada Kamis (10/4).

Hensat mengatakan apapun kesepakatan tersebut menurutnya tidak perlu untuk terlalu dipikirkan, karena tetap menjadi sesuatu yang baik untuk pemerintahan ke depan.

Ia lantas berpendapat bahwa kesepakatan yang dicapai ialah terkait peluang kader PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo jika ada reshuffle, hingga kemungkinan Prabowo menghadiri acara Kongres PDIP.

“Deal-nya apa? Reshuffle-lah, sangat mungkin tuh. Kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo akan hadir di acara kongresnya PDI Perjuangan,” tukasnya.

Meskipun demikian, menurutnya akan menjadi tantangan bagi demokrasi jika PDIP masuk ke dalam pemerintahan, sehingga masyarakat sipil benar-benar harus mengandalkan DPR apabila ingin mengkritisi pemerintah.

Hensat kemudian menyinggung adanya dinamika hubungan antara Megawati dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang membuat proses pertemuan Megawati dengan Prabowo perlu menunggu waktu yang sedikit lebih lama.

“Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” paparnya.

PAN: PDIP Mendukung Meski Di Luar Pemerintahan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menilai pertemuan Prabowo dengan Megawati merupakan sinyal bahwa PDIP siap untuk mendukung pemerintahan Prabowo.

Namun, dukungan tersebut diberikan PDIP dengan tetap berposisi di luar pemerintahan, sama halnya seperti Partai NasDem yang saat ini ikut mendukung pemerintahan meskipun berada di luar kabinet Prabowo.

Eddy menyoroti bagaimana partainya juga melakukan hal yang sama pada akhir-akhir periode pertama serta awal-awal periode kedua Presiden Jokowi.

“Bentuk dukungan tersebut juga telah dilakukan oleh PAN sebelumnya, ketika mendukung Pak Jokowi dan di bagian akhir periode pertama dan awal periode kedua beliau,” ujar Eddy.

Adapun kader PAN baru menempati kabinet Jokowi pada saat periode keduanya menjabat sebagai Presiden RI, ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

“Karena dukungan itu bukan berarti serta merta harus masuk kabinet, tetapi mendukung berbagai kebijakan yg bisa juga dilakukan melalui kebijakan di parlemen bersama sama,” tandasnya. (Rangga)