Pertemuan SBY-Jokowi Munculkan Isu Reshuffle Kabinet

ThePhrase.id - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut isu reshuffle (perombakan) kabinet Presiden Jokowi muncul setelah Partai Demokrat memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintahan.

“Posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya,” ucap Khoirul Umam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/10) dikutip Antaranews.

Ia berspekulasi adanya kemungkinan partai politik yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu akan mendapatkan jatah kursi menteri jika isu reshuffle benar terjadi.

Pertemuan Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (2/10) di Istana Bogor, Jawa Barat, menurut Khoirul Umam menjadi bukti bahwa kedua pemimpin yang sejak lama berada di poros politik yang berbeda tetap mampu membangun ruang komunikasi yang baik jelang Pemilu 2024.

“Kalau Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsiliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati,” tukasnya.

Sebelumnya pada Minggu (1/10) Presiden Jokowi membantah adanya wacana untuk melakukan perombakan terhadap kabinetnya saat ditemui awak media usai hadiri acara Istana Berbatik di Istana Merdeka, Jakarta.

“Dengar dari mana?” tanya balik Jokowi kepada awak media yang menanyakan perihal reshuffle kabinet.

Diketahui isu reshuffle mencuat setelah ditetapkannya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian, dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang terindikasi menerima aliran dana korupsi proyek BTS 4G senilai Rp27 miliar.

PDIP Sebut Reshuffle Tak Cocok Dilakukan Jelang Pendaftaran Pilpres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai reshuffle kabinet kurang tepat jika dilakukan di masa menjelang pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

“Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif,” tukas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10).

Hal tersebut dikarenakan partai politik peserta pemilu saat ini tengah bersiap untuk hadapi Pemilu 2024. Hasto meminta Presiden Jokowi untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program-program kerja yang sudah dicanangkan.

Namun ia tak menampik jika reshuffle tetap bisa dilakukan jika ada menteri yang tersandung kasus hukum.

“Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, atau Presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim,” tandas Hasto. (Rangga)