PKB Minta PDIP Bersikap Tegas Pilih Koalisi atau Oposisi, Deddy Sitorus: Ingin Mengadu Domba dengan Pemerintah?

ThePhrase.id - Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah dengan menuntut perbaikan ekonomi dan tata kelola pemerintah, memantik gejolak antara partai pendukung pemerintah dan non pemerintah.

Adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan meminta PDIP untuk mempertegas posisinya dalam pemerintahan Prabowo Subianto, apakah berada dalam barisan oposisi atau koalisi.

Gejolak itu lahir akibat adanya dugaan keterlibatan politisi PDIP Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

"Saya harap (PDIP) mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Jazilul, semua partai yang berada di dalam pemerintahan tengah berjuang keras untuk mewujudkan program yang menjadi janji kampanye Prabowo. Oleh karenya dibutuhkan soliditas agar semua program pemerintah berjalan sebagaimana yang ditargetkan.

"Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan kemudian bersikap abu-abu," pintanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Deddy Sitorus terkesan berat hati atas pernyataan Jazilul. Dia meminta agar Jazilul fokus mengurus partainya sendiri daripada mencampuri partai lain.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6).

Baginya, kader partai lain tidak punya hak untuk mendesak PDIP mengambil sikap politik dalam pemerintahan Prabowo. Tak hanya itu, Deddy juga mengkritik penggunaan kata oposisi dalam pernyataan Jazilul. Baginya, kata oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer, bukan presidensial sebagaimana yang dianut Indonesia.

"Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi opoisis hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan," ujarnya.

"Sehingga ketika satu partai menang dalam pemilu, maka partai langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan," imbuhnya.

Sementara dalam sistem presidensial, fungsi pengawasan hadir melalui mekanisme checks and balances di DPR, bukan melalui sikap oposisi kepartaian.

"Di Indonesia kita menganut sistem presidensial di mana base ideologi hampir seragam, Pancasila. Di mana perbedaan nyaris hanya bersikap kebijakan derivatif. Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR," terangnya.

Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan bahwa PDIP sudah punya sikap jelas, yakni berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan.

"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia," ucapnya.

"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena enggak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR," tandasnya. (M Hafid)