PKB-PDIP Pertimbangkan Usulan Golkar Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, Meski MK Tetapkan Pemilihan Langsung

ThePhrase.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih membuka ruang pembahasan, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pilkada tetap dilakukan secara langsung.

“Kalau kita merujuk pada putusan MK kan sudah ditetapkan, masih tetap melalui proses pemilihan langsung,” ujar Cucun kepada awak media ketika menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulsel di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (8/12).

Ia menjelaskan bahwa apabila ke depan muncul judicial review atau pengujian konstitusional terkait mekanisme Pilkada yang memungkinkan pemilihan melalui DPRD, maka PKB siap mempertimbangkannya.

Hal itu juga berkaitan dengan aspirasi dari berbagai pihak termasuk pimpinan partai politik dan daerah.

“Sesuai dengan masukan-masukan dari para pimpinan parpol, kemudian juga dari daerah, kita akan pertimbangkan. Karena Undang-undang politik sampai sekarang belum dibahas,” jelasnya.

PDIP: Cari yang Bermanfaat bagi Rakyat

Sementara itu, PDI Perjuangan menyatakan masih perlu melakukan kajian mendalam terkait usulan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut partainya akan menilai wacana tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta aspek konstitusional.

“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat pada Minggu (7/12).

Menurutnya, sebagai partai politik, PDIP perlu menelaah kembali apakah Pilkada sebaiknya tetap dilakukan secara langsung atau dialihkan melalui DPRD. Pertimbangan tersebut harus memastikan bahwa mekanisme pemilihan mampu memperkuat demokrasi sekaligus meningkatkan legitimasi para pemimpin daerah.

“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” ujarnya.

Usulan Golkar, akan Digarap Tahun 2026

Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan gagasan tersebut dalam acara doa bersama Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju di Istora Senayan, Jakarta.

“Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang terkait mekanisme Pilkada akan mulai digarap tahun depan dengan melibatkan seluruh pihak agar seluruh aspirasi dapat terakomodasi. (Rangga)