sport

Polemik Panas, FFI Gugat Keputusan PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum Gantikan Michael Sianipar

Penulis Ahmad Haidir
Nov 17, 2026
Polemik PSSI dan FFI semakin panas. Foto X Erick Thohir.
Polemik PSSI dan FFI semakin panas. Foto X Erick Thohir.

Thephrase.id - Federasi Futsal Indonesia (FFI) melayangkan keberatan resmi kepada PSSI setelah federasi sepak bola nasional itu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 271/SKEP/XI-2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI)/FFI.

Surat keberatan bernomor 1208/FFI-DN/1315/ORG/XI-2026 tersebut dikirimkan pada 14 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar.

Michael menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki legitimasi berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024 serta Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.

Dalam surat tersebut, FFI mempersoalkan kewenangan PSSI menunjuk Plt. Ketua Umum karena Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025 menempatkan pemilihan Ketua Umum asosiasi anggota sebagai kewenangan kongres masing-masing asosiasi.

FFI juga menyoroti AD/ART FFI 2026 yang telah disahkan dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026 dengan kehadiran 54 dari total 60 pemilik hak suara, terlebih pengesahannya disebut telah melalui rekomendasi PSSI sendiri melalui surat tertanggal 11 Mei 2026.

Selain persoalan kewenangan, FFI menilai penerbitan SK tersebut tidak memenuhi prosedur organisasi karena tidak disertai penjelasan mengenai pelanggaran yang dituduhkan kepada Michael, tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial, maupun kesempatan untuk menyampaikan pembelaan.

Persoalan lain berkaitan dengan klaim 48 surat permohonan KLB yang disebut terdiri dari 28 Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan 20 klub, sementara Vivin Cahyani pada 13 November 2026 menyampaikan angka 40 pemilik hak suara.

FFI meminta seluruh dokumen permohonan KLB tersebut diperlihatkan untuk memastikan keabsahan tanda tangan, status pemilik hak suara, serta terpenuhinya persyaratan minimal dua pertiga dari 60 pemilik hak suara yang terdaftar.

"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," kata Michael.

Meski mempermasalahkan keputusan PSSI, FFI menyatakan tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan KLB apabila permohonan yang diajukan terbukti memenuhi persyaratan sesuai AD/ART organisasi dan Statuta PSSI.

"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," tegas Michael.

Sebagai langkah penyelesaian, FFI meminta PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026, mempertahankan status quo kepengurusan, serta memberikan salinan 48 surat permohonan KLB dan berita acara rapat Komite Eksekutif PSSI pada 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.

FFI juga mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang independen untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme musyawarah selama 30 hari kerja berdasarkan Pasal 91 ayat 1 Statuta PSSI 2025, sebelum membawa sengketa ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) apabila tidak tercapai kesepakatan.

"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan obyektifitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk menkoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," ucap Michael.

Michael turut mengajak komunitas sepak bola dan futsal Indonesia mengawal persoalan tersebut karena menurutnya, penyelesaian polemik ini juga menyangkut marwah dan wibawa PSSI sebagai organisasi sepak bola nasional.

"Tentu saya ingin PSSI sebagai organisasi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Saya yakin di tubuh PSSI masih banyak orang yang peduli terhadap marwah dan wibawa organisasi itu. Saya berharap Pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini. Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal Tanah Air, tapi juga keluarga besar sepakbola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini," tutup Michael.

Artikel Pilihan ThePhrase

 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic