PPP, Partai Parlemen yang Berada di Ujung Tanduk

ThePhrase.id - Dua lembaga survei menyebutkan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) menjadi salah satu partai yang terancam tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yakni 4 persen pada Pemilu 2024.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia, menemukan hasil surveinya bahwa elektabilitas PPP menurun menjelang Pemilu 2024.

"Performa PPP jelang 2024 itu lebih buruk dibanding performa elektoral PPP menjelang pemilu 2019," kata Burhanuddin, Direktur Indikator Politik Indonesia, awal Desember lalu.

Burhamuddin mengungkapkan, menjelang pemilu 2019 lalu, PPP mendapat rata-rata 4,1 persen dalam periode yang sama jelang pemilu. Namun dalam periode yang sama jelang pemilu 2024 elektabilitas PPP rata-rata berada di angka 3,1 persen.

Senada dengan Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan fakta hanya 56,7 persen pemilih PPP pada 2019 akan kembali memilih PPP. Sebanyak 22,5 persen menyatakan memilih Partai Demokrat, dan 8,3 persen yang mengatakan akan memilih PDIP dan 11 persen belum menentukan pilihan.

"Ini berbahaya. Kalau tidak ada upaya yang ekstra,” kata Saiful Mujani, Pendiri SMRC.

Burhanuddin dan Syaiful Mujani mengingatkan PPP akan hengkang dari parlemen jika tidak ada upaya keras untuk mendapatkan kepercayaan pemilihnya.

Banyak masalah dan minim figure

PPP yang dideklarasikan 5 Januari 1973 merupakan hasil gabungan dari empat partai Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI).

Pada Pemilu 2019 lalu, PPP meraih 6.323.147 suara atau 4,52 persen dengan 19 kursi, sedikit di atas ambang parliementary treshold atau ambang batas parlemen sebesar 4%.
Saat ini, tidak ada figur kuat baik dari jajaran pengurus atau kader partai yang dapat menjadi vote getter untuk Pemilu 2024 mendatang. Kondisi ini diperparah dengan tidak solidnya partai yang ditandai adanya sekelompok kader yang menamakan dirinya Forum Kabah Membangun (FKM), yang meminta partai mendukung Anies Baswedan sebagai capres, Permintaan ini jelas berseberangan dengan kehendak pengurus yang masih terikat dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ditambah lagi, efek dari penggantian puncak pimpinan partai dari Suharso Manoarfa ke Muhammad Mardiono, hingga hari ini masih terasa di kalangan kader partai. Belum lagi adanya pro kontra masuknya Romahurmuziy atau Rommy ke dalam jajaran pengurus majelis pertimbangan partai yang dapat menurunkan citra partai.

"Hadirnya tokoh politik yang pernah terlibat dalam kasus korupsi akan memunculkan stigma negatif terhadap partai PPP, padahal PPP baru saja menghadapi gonjang-ganjing konflik pemilihan ketua umum, seharusnya PPP mempertimbangkan kondisi internal partai dalam menghadapi pemilu di 2024," kata Ikhwan Arif, Direktur Eksekutif Indonesia Political Power, Selasa (3/1/2022).

Mempromosikan Sandiaga Uno

Sempat beredar kabar jika Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno hijrah ke PPP, yang dibantah sendiri oleh Sandi beberapa hari kemudian. Namun kedekatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra itu dengan Plt Ketua Umum PPP beberapa kali terlihat. Terbaru adalah ketika Mardiono duduk bersama Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI di acara Silaturahmi Akbar PPP DIY di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Minggu (8/1).

Mardiono mengaku partainya memang tengah mempromosikan Sandiaga, yang notabene masih kader Gerindra, untuk berpartisipasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Walaupun Pak Sandiaga Uno ini adalah kader Gerindra, juga saya promosikan untuk menjadi bagian nanti mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah memimpin bangsa ini ke depan," kata Mardiono yang juga menyebut potensi mengangkat tokoh-tokoh lainnya.

Mardiono beralasan, tugas konstitusi partai salah satunya sebagai kawah candradimuka. Parpol mengumpulkan para tokoh-tokoh bangsa untuk ditawarkan dan dipilih oleh rakyat. PPP mempromosikan Sandiaga selaku partai yang terbuka dan menolak memonopoli hak politik.

"Kolaborasi politik itu sudah keniscayaan. Banyak kader PPP yang dicalonin Gerindra di daerah-daerah. Banyak kader Gerindra yang kita calonkan dengan PPP di daerah-daerah. Menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota," ujarnya.

Menjadi pertanyaan, apakah promosi ini bagian dari upaya PPP untuk mencari figur muda yang memiliki daya tarik untuk para pemilih pemula dalam rangka menaikkan elektoral partai. Atau ada skenario lain untuk mengorbitkan Sandiaga Uno sebagai Capres Gerindra menggantikan Prabowo Subianto?

Mardiono mengklaim telah menjalin komunikasi politik dengan petinggi Partai Gerindra untuk mengangkat nama Sandiaga Uno sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

"Komunikasi politik tentu ada," kata Mardino usai acara Silaturahmi Akbar PPP DIY di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Minggu (8/1).

Apakah upaya ini berhasil mengerek elektabilitas PPP atau justru Sandiaga Uno yang akan melambung menjadi capres 2024 mendatang? Kita tunggu saja episode selanjutnya. (Aswan AS)