Prabowo akan Bertemu Mega, Jokowi Gelisah

ThePhrase.id - Keinginan untuk merangkul semua pihak masuk dalam pemerintahannya membuat presiden terpilih, Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada pihak yang belum masuk dalam barisan pendukungnya.  PDI Perjuangan yang masih berada di luar koalisi  mendapat perlakuan spesial dengan pertemuan Prabowo-Mega yang akan digelar sebelum pelantikan presiden-dan wakil presiden 20 Oktober 2024. Masuknya PDI P sebagai bagian pemerintahan Prabowo akan menghilangkan pengaruh  Jokowi  dari  dalam pemerintahnnya.

Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati  adalah bagian dari upaya Prabowo menarik PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan agar tak menjadi opsisi terhadap kebijakannya. Rencana  pertemuan kedua tokoh itu telah menjadi isu yang terus diperbincangkan terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaanya. Sebuah pertemuan yang disebut-sebut telah ditunggu Prabowo selama dua tahun.  “Pak Prabowo sudah menunggu dua tahun," ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Prabowo sendiri menyebut pertemuan itu akan dilakukan sebelum pelantikannya, 20 Oktober 2024. Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029 di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). “Mudah-mudahan sebelum pelantikan (bertemu Megawati), mudah-mudahan,” kata Prabowo.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo berpendapat Prabowo dan Megawati memiliki kepentingan yang sama dengan pertemuan itu. Megawati, kata Kunto, mungkin saja ingin memastikan Jokowi tidak memiliki kekuatan berlebihan di masa Prabowo nanti. Di sisi lain, sebagai presiden terpilih, Prabowo tak mau disetir Jokowi.

"Karena kepentingan yang sama, kira-kira gitu lah makanya ini pertemuan bisa terwujud dan kita lihat saja akan berujung pada koalisi yang besar dan pemerintahan Pak Prabowo tidak punya oposisi," kata Kunto.

Rencana pertemuan Prabowo-Mega membuat Jokowi dan keluarganya gelisah karena Jokowi dan anaknya Gibran memiliki sejarah hubungan yang buruk dengan PDI Perjuangan.  Bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai akan mengurangi bahkan menghilangkan pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

Kegelisahan Jokowi itu tak bisa disembunyikan. Ini  tercermin jelas dalam statement Jokowi yang tak akan menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran. "Ya mungkin ndak," kata Jokowi usai meresmikan pembukaan BNI Investor Daily Summit di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Namun Jokowi tak membeberkan detail kegiatannya saat agenda pelantikan berlangsung. Jokowi hanya mengaku akan bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah di hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. "Pulang ke Solo dulu, tidur," ujarnya Jokowi sembari terkekeh.

Keinginan Jokowi agar Prabowo melanjutkan program-programnya seperti yang kerap terdengar pada masa kampanye Pilpres 2024 lalu, sudah tak disinggung lagi.  Posisi Gibran sebagai wakil presiden pun tidak banyak membantu posisi tawar Jokowi di pemerintahan Prabowo.  Kapasitas dan kapabilitas yang rendah ditambah dengan isu dan citra negatif Gibran membuat putra tertua Jokowi itu tak banyak direken oleh circle Prabowo.  Termasuk juga, kata-kata tak pantas yang membully Prabowo dan keluarganya di akun Fufufafa semakin memperkuat alasan untuk tidak mempertahankannya duduk di samping Prabowo mengelola pemerintahan.

Pertemuan Prabowo-Mega itu, juga makin memperkuat wacana penggantian wakil presiden pasca pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024.  Karena salah satu nama yang disebut-sebut sebagai figur kuat untuk menggantikan Gibran adalah Puan Maharani, Ketua DPR periode sekarang yang juga putri kandung Megawati Sukarnoputri.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto  menjawab diplomatis ketika ditanya tentang kabar ini. "Mbak Puan, alhamdulillah melalui dukungan rakyat telah dikukuhkan sebagai ketua DPR RI," kata Hasto di Blitar, Senin (7/10).

"PDIP juga sebagai pemenang pemilu. Tentu saja akan membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah ke depan, dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat," lanjut Hasto.

Penolakan publik terhadap Gibran akan menjadi daya dorong bagi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengambil keputusan untuk menggantikannya agar tak menjadi beban bagi pemerintahan ke depan.  Apalagi posisi Ketua MPR 2024-2029 adalah Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

Bila PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo maka akan membuat postur kabinet pemerintahannya menjadi lebih jumbo.  Sebuah konsekuensi dari keinginan Prabowo agar tak ada oposisi dalam pemerintahannya dan sikapnya yang ingin menyenangkan semua orang.  Namun  demikian, Prabowo juga sebaiknya tidak terlalu fokus pada kelompok yang mengkritiknya dan mengabaikan para pendukungnya yang sudah berkeringat sejak awal. Jangan sampai mengharap burung di udara tetapi melepas punai di tangan atau mengharapkan turun hujan dengan membuang air dalam tempayan. Wallahua’lam. (Aswan AS)