Prabowo akan Danai dan Bayar Utang Whoosh Gunakan APBN, Begini Skemanya

ThePhrase.id - Presiden Prabowo Subianto mengaku akan bertanggung jawab perihal membengkaknya biaya dan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo menyampaikan bahwa proyek peninggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ada masalah di tengah melambungnya kritikan masyarakat.

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menegaskan bahwa Whoosh tidak seharusnya dilihat dari keuntungan finansial semata, tapi soal manfaat sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya Public Service Obligation,” kata Prabowo usai meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pemerintah akan membantu pembiayaan hingga pembayaran utang Whoosh.

“Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” katanya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan rencana pembiayaan Whoosh yang akan dibayarkan menggunakan uang negara tersebut, yakni dilakukan dengan skema penyuntikan dana public service obligation (PSO).

"Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11) sore.

Rosan belum menyampaikan secara detail ihwal skema penggunaan dana PSO untuk proyek Whoosh. Yang jelas, lanjutnya, bahwa proyek transportasi massal itu merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Seperti diketahui, biaya proyek Whoosh membengkak dari estimasi semula sebesar USD6,07 miliar (sekitar Rp99,5 triliun) menjadi USD7,26 miliar, setara dengan Rp119,79 triliun. Angka itu sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD1,21 miliar atau Rp19,96 triliun.

Mayoritas dana pembangunan diambil dari pinjaman luar negeri sebesar 75 persen kepada China Development Bank (CDB). Sisanya, dibiayai dari ekuitas pemegang saham. Bunga per tahunnya sebesar 2 persen atau hampir Rp2 triliun yang harus dibayarkan.

Penggunaan APBN untuk pembiayaan kereta cepat Whoosh telah dilakukan sejak era pemerintahan Jokowi dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pejaminan negara. Kebijakan itu tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021, yang diteken oleh Jokowi. (M Hafid)