Prabowo-Gibran Harus Segera Redam Resonansi Putusan Mahkamah Konstitusi

ThePhrase.id - Pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilihan presiden (Pilpres)  2024 pada Senin, 22 April 2024, menandai selesainya tahapan proses pemilihan presiden 2024. Sesuai keputusan itu, pasangan calon nomor urut  02, Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan itu. Paslon 01, Anies – Muhaimin  dan Paslon 03, Ganjar – Mahfud pun sudah menyatakan menerima dan memberi ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran.

Namun demikian, keputusan MK itu tidak serta merta meredam gonjang-ganjing tentang cawe-cawe Jokowi dan kecurangan yang ada dalam pilpres lalu,  tetapi akan menghadapi babak baru, berupa resonansi  atau getaran  yang ditimbulkan oleh keputusan  MK itu.  Dan benar saja, sehari setelah putusan itu, media online dan media sosial telah ramai oleh beragam postingan yang mengkritisi keputusan dan hakim konstitusi yang mengadili  kasus sengketa pilpres itu.

Pengamat  Rocky Gerung bahkan langsung memberi tanggapan ketika pembacaan keputusan sedang berlangsung dengan menegaskan lagi MK sebagai Mahkamah Keluarga  karena tidak menganggap majunya Gibran dalam pilpres sebagai nepotisme.

“Bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi ini menghilangkan hubungan keluarga antara Paman Usman, Jokowi dan Gibran. Lantas, Gibran itu anak siapa?” sindir  Rocky  dalam channel Youtube Rocky Gerung Official.

Ketua Mahkamah Konstitusi,  Suhartoyo pun tak luput dari sorotan.  Tidak hanya pada sikapnya yang semula menolak pencalonan Gibran  tetapi juga  rekam jejaknya saat dinyatakan lolos sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Agung pada tahun 2014, yang tetap dilantik Jokowi ketika Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi masih menduga Suhartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana kasus BLBI, Sujiono Timan.

Juru Bicara Timnas AMIN, Said Didu, mengibaratkan Suhartoyo sebagai pemain drama Korea (drakor) yang ulung.  Dalam cuitannya di akun X kepada Refly Harun, dia menulis

"@ReflyHZ yth, Bpk awalnya terlalu memuji Pak Suhartoyo - ternyata ybs adalah pemain Drakor kelas Wahid," tulis Said Didu.

Said Didu menilai Refly Harun dan beberapa orang yang semula percaya dengan integritas ketua MK itu  telah tertipu dengan drama yang dimainkannya. "Kita semua tertipu oleh Suhartoyo," tutur Said Didu.

Guru Besar Ilmu Tata Negara, Universitas Pajajaran. Prof. Susi Dwi Haryati  menyebut MK telah melakukan abusive of judicial review, karena telah membuat keputusan MK nomor 90 tahun 2023 yang meloloskan Gibran sebagai cawapres.

“Putusan 90 itu sama sekali tidak justified dari aspek distinguished  factor. Enggak ada faktor pembeda secara nyata dan secara objektif,”kata Susi di channel Abraham Samad Speak up.

Putusan MK nomor 90 itu, kata Susi adalah contoh nyata abusive of judicial review yang menyebabkan ketatanegaraan dan  Pilpres 2024 sangat complicated dan brutal.  

Susi juga mengingatkan bahwa keputusan MK akan menjadi bahan examinasi di kampus-kampus dan masyarakat sipil dengan menjadikan Pemilu 2024 sebagai contoh Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Langkah  Prabowo-Gibran

Beragam reaksi  yang menjadi resonansi atau getaran susulan dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu, menjadi tugas tambahan bagi Prabowo-Gibran. Pasangan itu harus segera ambil langkah cepat untuk meredam agar getaran itu tidak menjadi gempa politik.  Sebab jika terjadi gempa politik, sangat mungkin akan merobohkan singgasana yang telah didirikan MK itu.  Desenting opinion tiga hakim MK, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih dalam putusan itu dapat menjadi pintu masuk proses atau upaya lain di luar mahkamah karena dissenting opinion itu menyuguhkan fakta lain bahwa apa yang digugat paslon 01 itu  terjadi di lapangan.  

Adapun soal mahkamah menolak semua gugatan paslon 01 dan 03 itu adalah sikap  hakim atau keputusan mahkamah.  Bagi mereka yang pernah berperkara di pengadilan atau berurusan dengan institusi hukum akan sangat paham bahwa  undertable factor dalam istilah Rocky Gerung atau amplop  factor dalam istilah Prof. Suteki  sering lebih besar dampaknya terhadap putusan  daripada dalil-dalil hukum yang disampaikan para pihak yang bersengketa.

Paling tidak ada beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh Prabowo-Gibran  menjelang pelantikan bulan Oktober 2024 mendatang.
Pertama, mengkonsolidasi partai-partai politik menjadi satu kekuatan solid mendukung pemerintahannya. Meski sebagian partai politik akan segera bergabung tapi ada juga yang memilih untuk menjadi oposisi.

"Akan ada partai pengusung paslon 01 dan 03 yang gabung. Ada pasti," kata sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid di Jakarta Senin, 22 April 2024.

Pekerjaan berat bagi Prabowo adalah menarik partai pemenang pemilu PDI Perjuangan ke dalam pemerintahnnya.  Bukan hanya karena PDI P sebagai partai rival dalam pilpres kemarin, tetapi juga karena ada faktor Gibran yang dianggap telah berkhianat oleh sebagian kader dan pengurus partai berlambang kepala banteng itu.  Kalaupun bergabung PDI P pasti meminta harga tinggi sebagai  konsesi politiknya, yang akan ditentang oleh partai-partai pengusung awal  Prabowo- Gibran.

Kedua, Prabowo Subianto, harus menunjukan dirinya sebagai  sosok presiden yang memiliki vitalitas tinggi dengan kesehatan yang prima.  Hal ini penting untuk menjawab keraguan publik tentang kondisi fisiknya yang disebut sudah tidak fit lagi.  Ini juga  sekaligus membantah prediksi atau ucapan pengamat militer Connie Rahakundini pada Desember 2023 lalu, yang masih diingat publik.

"Saya bilang apa dulu, saya mau tanya emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini menyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita, mantan, di Amerika. 'Jadi rencananya dua tahun. Tiga tahun berikutnya diikuti oleh Gibran'," tutur Connie dalam video yang beredar luas di banyak flatform media sosial.

Ketiga, Gibran Rakabuming Raka, harus segera membangun citra dirinya sebagai sosok wakil presiden yang layak dihargai, bukan anak haram konstitusi yang tidak cakap dan kompeten yang menjadi wakil presiden karena pengaruh bapak dan pamannya.  Tentu saja, citra harus dibangun dengan kerja-kerja nyata bukan manipulasi  informasi di media sosial seperti yang dilakukan oleh tim pendukung Jokowi.  Jika tidak, maka Gibran akan dianggap sebagai boneka jilid dua, sebutan yang sering disematkan netizen kepada bapaknya selama ini.

Berhasil melakukan tiga hal ini di langkah awal, diperkirakan akan memudahkan langkah Prabowo-Gibran  selanjutnya dalam menjalankan pemerintahnnya.  Namun jika tidak, maka resonansi putusan MK akan selalu bergetar di dunia nyata dan  di dunia maya,  yang akan membuat Prabowo-Gibran tidak bisa fokus menunaikan janji-janji politiknya selama kampanye.  Utamanya, yang paling ditunggu adalah janji mereka untuk memberikan makan siang gratis.  Sebuah janji yang disangsikan banyak orang akan terwujud, karena dalam politik nyaris tidak ada makan siang gratis.  (Aswan AS)