Prabowo Tersandera oleh Kebijakan Sendiri

ThePhrase.id - Kritikan dan desakan publik kepada Prabowo Subianto untuk membatalkan program andalannya Makan bergizi Gratis (MBG) dan keluar dari BoP (Board of Peace) semakin deras dalam beberapa waktu terakhir. Program dan kebijakan itu dinilai publik menyedot banyak anggaran  yang tidak  sesuai dengan konstitusi dan kebutuhan Indonesia saat ini.  Selain itu,  kebijakan luar negeri yang diambil Prabowo itu dinilai telah menyudutkan posisi Indonesia di kancah politik global.

Menghadapi kritikan itu, Prabowo merespons dengan mengundang sejumlah kalangan  untuk menjelaskan program dan kebijakannya itu.  Namun langkah itu tidak menyurutkan kritikan  publik yang berpengaruh terhadap citra  pemerintahan Prabowo- Gibran.   Kegigihan Prabowo untuk mempertahankan program dan kebijakannya itu  dinilai bukan pilihan  taktis strategis,  tetapi karena Prabowo telah tersandera oleh program dan kebijakannya sendiri.

MBG (Makan Bergizi Gratis)

Program ini  sudah mendapat  sorotan sejak awal  peluncuran, uji coba dan penerapannya di beberapa wilayah. Penolakan  massif justru datang dari pelajar-pelajar dan para pendidik di Papua, wilayah Indonesia timur yang selama ini kerap dianggap sebagai  wilayah tertinggal  dalam pembangunan fisik dan sosial  dibandingkan   daerah di wilayah barat.  

Sebagai wilayah yang dipersepsikan tertinggal, seharusnya pelajar dan pendidik Papua mengutamakan kebutuhan primer berupa pemenuhan pangan daripada pendidikan.  Namun pelajar Papua menganggap masalah pangan bukan hal rumit karena mereka bisa  mendapatkannya dengan mudah berupa umbi-umbian atau tanaman yang ada di alam.

“Alam telah menyediakan segalanya, kami mampu bertahan hidup tanpa ada campur tangan pemerintah, yang kami butuhkan Pendidikan Gratis,“ kata seorang pelajar, yang dikutip dalam akun  Akun X @Jefry_wenda, Senin 17 Feb 2025.

Akun itu  juga banyak memposting aksi siswa SD, SMP dan SMA  di Papua seperti Nabire, Paniai dan lain-lain yang menolak Makan Bergizi Gratis dan menuntut pendidikan gratis.

Kritikan terhadap MBG bukan hanya  karena program ini dianggap tidak dibutuhkan oleh pihak penerima manfaat tetapi juga banyaknya kasus keracunan siswa  yang mengkonsumsi  MBG di beberapa daerah.  Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mencatat per 31 Oktober 2025 jumlah korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) mencapai 16.109 orang. Jumlah itu ditambah lagi dengan kasus keracunan yang terjadi sepanjang Januari 2026 sebanyak 1.929 kasus. Jumlah yang menggelisahkan kalangan orang tua dan pendidik, namun dianggap enteng oleh pemerintah.

"Saya dapat laporan sampai hari ini sudah kurang lebih 28 ribu penerima manfaat yang mengalami gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28 ribu dari 4,5 miliar, kalau tidak salah itu adalah 0,0006 (persen). 0,0006 artinya 99,994 persen (berhasil)," kata Prabowo dalam acara Peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah, Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Kritikan yang paling menohok terhadap MBG ini berasal dari Ketua BEM Keluarga Mahasiswa UGM, Tiyo Ardianto. Tiyo menilai MBG sebagai program yang melanggar HAM karena merampas hak anak-anak atas pendidikan. Menurut Tiyo Ardianto alokasi pendidikan di APBN  sebesar 20 persen justru terpangkas hingga 44 persen untuk mendanai MBG.

“Ini bentuk pengkhianatan konstitusi. Konstitusi jelas mengamanatkan 20 persen APBN untuk pendidikan, tetapi MBG justru menggerusnya. Jika Presiden tidak menghentikan atau mengevaluasi total program ini, maka semakin banyak anak Indonesia yang berisiko menjadi korban,” kata Tiyo  dalam orasinya di Bunderan UGM, Rabu, 24 September 2025.

Tiyo juga menyebut MBG hari ini telah menjadi proyek “bancakan’ untuk pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.  Pemilik SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sebagian besar adalah keluarga polisi, pengurus partai, anggota legislatif dan senator di Senayan.  Karena pengelolaan MBG yang sarat KKN, Tiyo dan kawan-kawannya memplesetkan singkatan MBG menjadi Maling Berkedok Gizi.

Gabung ke dalam BoP (Board of Peace)

Kebijakan Prabowo lainnya yang paling banyak disorot dan dikritik adalah keputusannya bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah Dewan Perdamaian untuk Israel dan Palestina yang diinisiasi Presiden AS, Donald Trump. Kritikan ini bukan hanya tentang uang komitmen sebesar Rp17 triliun yang harus disetor ke badan tersebut, tetapi juga posisi Indonesia dinilai sudah melenceng dari prinsip politik luar negeri Bebas Aktif yang dianut Indonesia selama ini.  Apalagi inisistor dewan ini adalah Donal Trump, sosok yang memiliki integritas moral yang diragukan.

Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, sudah mengingatkan bahwa lembaga ini sebagai jebakan akal bulus Israel di balik rencana rekonstruksi wilayah Gaza. 
"Ini kayaknya jebakan. Jebakan yang kelihatannya manis, tetapi ujungnya nih yang nggak manis. Ujungnya itu adalah rakyat Palestina tidak akan mendapatkan negaranya," kata Hikmahanto dalam podcast Forum Keadilan TV, Minggu (22/2/2026).

Dengan bergabung ke BoP, Indonesia benar-benar terjebak ketika Amerika- Israel menyerang Iran 28 Februari 2026, yang menyebabkan wafatnya pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei.  Tawaran Prabowo untuk menjadi penengah antara Iran dan AS dinilai sebagai tawaran yang tak dianggap oleh kedua belah pihak. Amerika tidak akan mendengar tawaran itu karena Trump sedang bersemangat untuk menjatuhkan Iran dan menganggap Indonesia sudah ditaklukkan, sementara Iran  mempersoalkan posisi Indonesia yang sudah ada di sisi Trump.  Bahkan Iran kecewa dengan Indonesia karena tidak mengecam serangan AS-Israel itu.

“Iran itu sangat kecewa dengan Indonesia, terkait dengan perang Iran melawan Amerika, Indonesia tidak mengecam pembunuhan anak-anak sekolah  yang masih kecil-kecil itu,” kata Direktur Maritim Institue, Siswanto Rusdi, di podcast Forum Keadilan TV, Senin, 9 Maret 2026.  

BoP telah menjadi kerangkeng bagi Prabowo untuk bergerak leluasa dan dipaksa mengikuti keinginan Trump yang tergambar dalam skema kerja antara Indonesia-Amerika dalam kunjungan  Prabowo ke AS pada Februari 2026 lalu.

Indonesia harus mengikuti keinginan Trump untuk memperpanjang kontrak Freeport hingga 2061, mengalihkan impor migas ke Amerika senilai 15 milar US dollar per tahun, membeli 50 pesawat Boeing, membebaskan 99,9 persen produk AS  masuk pasar Indonesia dengan melonggarkan sertifikasi halal dan lain-lain.  Trump pun menjanjikan tarif 0 persen  sebagai tukar dari semua itu.  Namun kemudian tarif 0 persen Trump itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, dengan alasan trump tidak berwenang membuat kebijkan tarif global 0 persen.

Dalam posisi itu, bergabung ke BoP seperti menempatkan Prabowo  sebagai seorang sandera oleh keputusannya sendiri. Dari luar,  Trump menekan dengan gaya koboinya, sementara di dalam,  Prabowo dikecam publik karena telah takluk dalam permainan Trump yang tidak menguntungkan  posisi Indonesia dalam konstalasi politik Global.

Posisi tersandera juga terjadi pada  program Makan Bergizi Gratis.  Di satu sisi, gelombang desakan publik agar program ini dihentikan semakin besar. Di sisi lain, pihak yang telah berjasa atas kemenangan Prabowo-Gibran  menginginkan  agar program ini tetap dilanjutkan dengan segala resikonya.  Sebab, ada kabar angin yang berhembus,  tentang angka 58,6 persen yang memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu bukan angka yang gratis atau cuma-cuma, tetapi ada harga yang harus dibayar. Salah satu cara membayarnya adalah dengan program seperti MBG ini. Wallahu’alam. (Aswan AS)