Prabowo Yakin Program Makan Siang Gratis Mampu Dibiayai APBN

ThePhrase.id - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto menyatakan dirinya yakin program-program prioritasnya seperti makan siang dan susu gratis untuk pelajar serta perbaikan gizi untuk ibu hamil mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami telah mempelajari ini. Kami telah menghitung angka-angkanya, dan kami percaya diri akan dapat mewujudkan itu,” ucap Prabowo menanggapi pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin ketika hadiri acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar pada Rabu (16/5) dikutip Antaranews.

Dalam acara yang dihadiri para investor asing, praktisi ekonomi, dan perwakilan negara asing itu Prabowo mengutarakan rasa optimistisnya untuk tetap menjaga defisit APBN tak lebih dari 3 persen dalam menjalankan program-program tersebut.

Selain itu, Prabowo juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat rasio utang terhadap PDB-nya rendah di dunia, ia juga menyatakan bahwa Indonesia selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskalnya.

“Ya tiga persen, tetapi angka tiga persen itu juga sesuatu yang arbitrer. Tidak banyak negara yang menetapkan batas itu, tetapi Indonesia negara yang punya tradisi untuk selalu berhati-hati dalam mengelola fiskalnya,” jelas Prabowo.

“Indonesia, saya pikir, merupakan salah satu negara yang tingkat rasio utang terhadap PDB-nya rendah di dunia. Dan, saat ini, saya pikir ini saatnya untuk lebih berani, tentunya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Ia menyebut memiliki beberapa strategi untuk mengelola anggaran agar bisa digunakan secara maksimal, termasuk pembiayaan untuk program makan siang gratis tersebut.

Hadir Alwi Sarankan Program Makan Siang Gratis Tak Sepenuhnya Dibiayai APBN

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi menyampaikan pandangannya terkait program makan siang gratis Prabowo. Ia menyarankan program tersebut tak sepenuhnya dibiayai APBN.

Menurutnya, program tersebut ditaksir akan menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah per tahun, sehingga menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa anggaran tersebut akan membebani APBN.

“Sebaiknya program makan siang gratis tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Pemerintah nantinya dapat meminta partisipasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta untuk terlibat membiayai program makan siang gratis,” ujar Haidar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/5).

Ia kemudian mengingatkan bahwa program tersebut tidak boleh sampai mengorbankan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, subsidi energi, dan juga perlindungan sosial. Termasuk jangan sampai mencari sumber pendapatan lain dengan menaikkan pajak karena dinilai akan menciptakan masalah baru. (Rangga)