Pramono Pastikan UMP Jakarta 2026 Naik, Penetapan Ditargetkan Lebih Cepat

ThePhrase.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026 akan mengalami kenaikan. Kepastian ini disampaikan seiring diterapkannya ketentuan indeks tertentu atau alfa yang telah ditetapkan pemerintah dalam rentang 0,5 hingga 0,9.

“Pasti ada kenaikan (upah). Karena alfanya kan ada range-nya. Sehingga dengan demikian, harus ada kenaikan menyesuaikan, dan hitungannya kan bagaimana terhadap inflasi, terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya,” jelas Pramono.

Meski belum mengungkap angka kenaikan secara rinci, Pramono menegaskan perhitungan UMP Jakarta 2026 akan mempertimbangkan indikator ekonomi, seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang berpengaruh terhadap daya beli pekerja.

Selain memastikan kenaikan, Pramono juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan UMP 2026 lebih cepat dari batas akhir yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, yakni 24 Desember 2025. Ia menargetkan penetapan UMP Jakarta dapat diselesaikan sebelum tenggat tersebut.

“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” kata Pramono.

Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan berperan sebagai penengah yang adil antara serikat buruh dan pengusaha. Untuk itu, Pramono telah menginstruksikan jajarannya agar segera menggelar rapat koordinasi guna mempercepat proses penetapan UMP Jakarta 2026.

“Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya,” tandas Pramono.

Prediksi Kenaikan UMP 2026

Melansir Kompas.com, berdasarkan formula baru, simulasi kenaikan UMP menggunakan UMP 2025 sebagai dasar dengan asumsi inflasi 3 persen, pertumbuhan ekonomi 5 persen, dan indeks alfa 0,7. 

Dari simulasi tersebut, kenaikan UMP diperkirakan sekitar 6,5 persen, dari Rp5.396.761 menjadi sekitar Rp 5.747.550. Meski demikian, angka ini masih bersifat simulasi nasional dan dapat berbeda dengan keputusan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. [nadira]