Presiden Jokowi Diisukan akan Reshuffle Kabinet, Ini Kata NasDem, PAN, dan PDIP

ThePhrase.id - Presiden RI Joko Widodo diisukan akan lakukan perombakan (reshuffle) kabinet pemerintahannya dalam waktu dekat.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan dirinya berpikir positif berdasarkan tantangan kehidupan kebangsaan yang meningkat. Sebab itu, ia yakin Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan dengan baik apabila memang akan melakukan reshuffle.

“Tentu beliau sudah mempertimbangkan baik-baik. Kita tetap berpikir seperti saya katakan tadi mengedepankan positive thinking. Kita yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita bukan semakin mengecil, semakin besar,” ucap Surya Paloh kepada awak media ketika berada di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8) dikutip Antaranews.

Sebelumnya, Paloh mengaku belum mengetahui kabar terkait perombakan kabinet tersebut. Namun ia menyebut perombakan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

“Tetapi saya belum tahu itu, bagaimanapun kita tahu semuanya Presiden punya hak prerogatif untuk itu. Apa pun yang beliau akan lakukan itu memang hak yang melekat, prerogatif yang dimiliki,” jelasnya.

Senada dengan Partai NasDem, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menyatakan hal tersebut sudah sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden apabila perombakan kabinet memang diperlukan.

“Terserah kepada Presiden mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20, hak beliau ya. Hak prerogatif presiden,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (14/8).

“Reshuffle itu haknya presiden, kan beliau punya hak prerogatif,” tambahnya.

PDIP Hormati Hak Prerogatif Presiden

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik, termasuk menghormati keputusan Presiden Jokowi jika akan melakukan reshuffle terhadap kabinetnya.

“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” tutur Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/8).

Ia menegaskan, partai yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu tak pernah meminta jatah posisi menteri meskipun telah membawa Jokowi menjadi Presiden RI selama dua periode.

Hasto turut menekankan bahwa PDI Perjuangan selalu membuka peluang kerja sama dengan partai politik lain dan tak pernah ada dendam terhadap masa lalu.

“Sejak awal kita kan tidak pernah neko-neko. Ketika kami mengantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami tidak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” tandasnya. (Rangga)