Presiden Prabowo Minta Audit Forensik Keuangan Haji, Apa Alasannya?

ThePhrase.id - Presiden RI, Prabowo Subianto mendorong dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (28/9).

“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” ujar Dahnil dalam keterangan persnya.

Menurut Dahnil, audit diperlukan karena Prabowo ingin mengetahui kondisi keuangan haji yang sebenarnya. Pemerintah juga ingin memastikan tidak terjadi rekayasa keuangan atau financial engineering dalam pengelolaan dana tersebut.

“Presiden ingin tahu fakta sebenarnya, seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi, jangan sampai kemudian ada financial engineering dan sebagainya, seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai,” jelasnya.

Selain mengetahui kondisi faktual keuangan, audit tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola haji dan umrah secara menyeluruh.

Ia menyatakan tidak ingin pemerintahan era Presiden Prabowo seolah-olah tidak benar dalam pengelolaan keuangan haji.

“Presiden memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jamaah haji,” tukasnya.

Kementerian Haji dan Umrah selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menindaklanjuti arahan audit tersebut.

Sapu Bersih Praktik Kecurangan Kartel

Selain itu, Prabowo juga meminta agar ekosistem haji dan umrah dibersihkan dari praktik kecurangan kartel maupun mafia yang berpotensi merugikan calon jemaah.

Menhaj Irfan mengatakan Presiden memberikan perhatian sekaligus mengapresiasi terhadap upaya yang tengah dilakukan oleh Kemenhaj tersebut.

“Sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” kata Irfan menirukan pesan Prabowo.

Adapun audit forensik dan pembersihan tata kelola tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembenahan pengelolaan haji agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan bagi jemaah. (Rangga)