Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen pada UUD 1945 Lewat Pidato di Hari Konstitusi

ThePhrase.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/8).

Mewakili Presiden yang berhalangan hadir, Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Kita semua tahu dari berbagai pidato yang beliau sampaikan bahwa penghormatan dan komitmen Bapak Presiden Prabowo kepada konstitusi sudah sangat jelas dan sangat tegas,” ujar Pratikno.

Ia menyebut hal itu tercermin dari pidato Presiden dan program-program pemerintah saat ini maupun rencana tahun depan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden juga memberikan amanat yang tegas untuk kembali mendalami makna dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 bagi masa depan bangsa Indonesia secara konsisten,” jelasnya.

Pratikno juga menyampaikan bahwa Presiden menolak anggapan sebagian elit yang menyebut pemikiran pendiri bangsa, seperti pasangan Presiden dan Wakil Presiden pertama RI, Soekarno (Bung Karno) dan Muhammad Hatta (Bung Hatta) sudah tidak relevan.

“Bapak Presiden menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran yang menganggap para founding fathers sudah tidak relevan lagi adalah keliru,” tukasnya.

Presiden, lanjutnya, menilai Pasal 33 UUD 1945 penting sebagai dasar ketahanan ekonomi, dengan negara menguasai sektor-sektor strategis.

“‘Kekuatan suatu negara terletak pada bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaannya. Karena itu, kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru’,” ucap Pratikno membacakan langsung pernyataan Prabowo.

Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam kebijakan nyata, seperti pengalihan Rp300 triliun anggaran ke sektor produktif, termasuk swasembada pangan, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, dan penguatan bantuan sosial.

“Semua ini bukan sekadar program. Ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan: merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, dan merdeka dari kebodohan,” tegasnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa ekonomi Indonesia harus berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. (Rangga)