Program MBG Alami Penolakan di Papua, Menteri HAM: Masalah Manajemen Pemasakan jadi Kendala

ThePhrase.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyampaikan bahwa salah satu masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua, berkaitan dengan persoalan manajemen pemasakan makanan.

Hal tersebut disampaikan Pigai menyoroti adanya perdebatan mengenai pihak yang bertanggung jawab memasak makanan dalam program tersebut.

“Itu selalu menjadi problem (masalah). Entah nanti dimasak oleh mama-mama pihak gereja atau oleh siapa, itu gampang dibicarakan,” ujar Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, pada Kamis (25/7) dikutip Antaranews.

Ia menekankan bahwa yang paling penting saat ini adalah memastikan program MBG bisa segera dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran di wilayah Papua.

Sementara itu, Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solosa mengungkapkan bahwa daerahnya telah memulai pelaksanaan program Dapur Sehat sebagai bagian dari upaya mendukung kegiatan MBG.

Ferdinando mengungkapkan telah melakukan pemetaan terhadap empat titik lokasi Dapur Sehat di Kabupaten Maybrat. Adapun empat titik lokasi itu nantinya akan melayani kebutuhan gizi untuk 24 distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan di wilayah tersebut. 

“Dari empat titik ini, dua titik sudah pelepasan dan dua titik sedang kami koordinasikan,” imbuh Ferdinando.

Menanggapi dinamika penolakan MBG di Papua, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Nurjaeni menyatakan bahwa lembaganya akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan lokal guna mengatasi isu yang ada.

Penolakan program MBG ini diketahui juga disebabkan oleh aspirasi siswa Papua yang meminta adanya perluasan program pendidikan gratis.

“Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius,” tegas Nurjaeni dalam keterangan di Jakarta, Senin (24/2), usai menghadiri penandatanganan kesepakatan hibah senilai 3,34 juta dolar AS (sekitar Rp54,4 miliar) dari Pemerintah Jepang untuk peningkatan gizi dan pendidikan di Papua, yang disalurkan melalui UNICEF.

Nurjaeni juga menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi kepada pelajar dan masyarakat umum, sekaligus memastikan bahwa program pendidikan gratis tetap menjadi perhatian pemerintah di samping perbaikan gizi. (Rangga)