Program yang Ditakutkan Jokowi Tak Dilanjutkan Anies Baswedan

ThePhrase.Id - Keseriusan  Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024, tidak main-main.  Ini ditunjukkan dengan deklarasi kelompok relawan yang mendorong Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.  Dua kelompok relawan  pendukung Gibran mendeklarasikan diri pada  hari yang sama,  Sabtu, 26 Agustus 2023.

Kelompok pertama relawan  Beta Gibran mendeklarasi dirinya di di Kafe Tjikinii Lima, Menteng, Jakarta Pusat.  Kelompok relawan ini  menyatakan fokus mengusung Gibran untuk maju dengan siapapun capresnya.

"Figur yang tepat untuk mewakili generasi milenial dan gen Z untuk tampil dalam Pemilu 2024 adalah figur Mas Gibran sebagai calon wakil presiden," kata  Ketua Umum Beta Gibran, Twedy Ginting.

Kelompok kedua adalah relawan GEBRAKAN (Gerakan Gibran Kemenangan).  Relawan GEBRAKAN ini menilai kehadiran sosok Gibran dalam kancah politik nasional sangat penting terkait dengan jumlah pemilih potensial Pemilu 2024 adalah pemuda dan kalangan milenial.

"Sehingga menjadi wajar kami berharap kalangan muda dan milenial memiliki wakil dalam Pilpres 2024," kata korrdinator  GEBRAKAN, Firosya Shalati dalam keterangan tertulisnya.

Keseriusan Gibran dengan relawannya ini menegaskan kembali cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memastikan presiden pengganti dirinya.  Jokowi merasa perlu untuk cawe-cawe karena banyak programnya yang akan berhenti jika yang menjadi presiden berikutnya adalah sosok yang berseberangan atau antitesa dirinya.  

Anies Baswedan, Bakal Calon Presiden yang kerap disebut sebagai antitesa Jokowi memang tidak menjawab lugas untuk melanjutkan atau tidak program Jokowi.  Anies menyebut perubahan yang diusungnya mengandung 4 hal, yaitu 1, hal yang harus diteruskan untuk ditingkatkan, 2, hal yang harus dikoreksi 3, hal yang tidak perlu diteruskan atau dihentikan 4, hal baru yang harus dibawa.

Dalam membuat keputusan Anies berpedoman pada empat ukuran  1. Prinsip kesetaraan keadilan  2. Kepentingan umum 3. Common sense, ilmu dan data  4. Undang-undang dan regulasi.  “Maka kebijakan apapun baik di masa lalu atau yang baru harus memenuhi kriteria ini,” kata Anies dalam wawancaranya di program Kick Andy dengan Andy Flores Noya.

Dari pernyataan ini, jelas Anies akan melakukan tera ulang terhadap semua program dan kebijakan yang telah berjalan ataupun yang sedang berjalan.  Tera ulang ini untuk untuk mengukur apakah itu memenuhi prinsip perubahan yang diusungnya dan sinkron dengan 4  pedoman membuat keputusan.  

Dari sini maka wajar jika  Jokowi tidak was-was jika Anies yang akan jadi presiden berikutnya. Apalagi Anies sudah membuktikan ucapannya dalam kasus reklamasi di teluk Jakarta ketika menjadi gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Paling tidak ada tiga program yang dikhawatirkan Jokowi akan dievaluasi oleh Anies jika terpilih jadi presiden.

1.    IKN  (Ibukota Nusantara)

Kontroversi soal IKN ini sudah terjadi sejak awal dan terus berlangsung hingga hari ini. Kontroversi itu mulai dari masalah lingkungan hingga isu tentang bagi-bagi kavling di lahan yang akan dijadikan sebagai ibukota negara itu.  Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan korupsi) Alexander Marwata pernah mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa lahan IKN tidak semuanya clean and clear. Dia mengatakan sudah ada bagi-bagi lahan kavling di IKN.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)  pernah digugat ke Mahkamah Konstistusi oleh S.M. Phiodias Marthias, seorang pensiunan PT Chevron Pasific Indonesia  yang menilai UU IKN tidak memperhatikan perlunya penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa sebelum perjalanan bangsa melangkah lebih jauh.  DPR juga mempertanyakn tentang konsesi HGU (Hak Guna Usaha) sealam 190 tahun kepada para investor  yang dinilai sebagai bentuk penjajahan baru.

2.    Kereta Cepat Jakarta – Bandung – Surabaya

Kereta Cepat Jakarta Bandung ini dinilai sebagai salah satu program Debt Trap (perangkap utang) China terhadap Indonesia.  Awalnya proyek yang ditetapkan presiden  sebagai proyek strategis nasional ini dibiaya oleh China Develpoment Bank  dengan perjanjian yang ditandatangani Presiden Jokowi dan Presiden China, Xi Jinping tahun 2017 lalu.

Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya membutuhkan biaya Rp86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN yang ditargetkan selesai pada 2019. Namun kini molor menjadi tahun 2023 dan terjadi pembengkakan biaya menjadi Rp114,24 triliun alias membengkak Rp27,09 triliun. Pihak China meminta Indonesia untuk ikut menanggung pembengkakan biaya itu dari APBN melalui skema  penyertaan modal negara (PMN).

Di kalangan Netizen komentar tentang efiesiensi kereta cepat ini ramai diperbincangkan. Bukan hanya harga tiketnya yang mahal tetapi juga stasiun kereta ini yang hanya sampai Halim di Jakarta dan Padalarang di Bandung.

Kereta Cepat ini rencananya akan dilanjutkan hingga Surabaya. Studi untuk perpanjangan jalur Kereta Api Cepat dari Bandung hingga ke Surabaya akan segera dilakukan.

3.    PMA di sektor tambang

Arus deras Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor tambang dan pengolahan nikel  di Sulawesi dan Maluku menjadi pertanyaan yang terus mengemuka. Bukan hanya tentang kerugian negara secara ekonomi tetapi juga kerusakan lingkungan yang menjadi kisah pilu masyarakat di wilayah operasional perusahaan China di Sulawesi.  

Ketimpangan soal upah antara pekerja asing dan pekerja lokal dan perlakuan tidak adil yang dialami warga setempat mewarnai pemberitaan dan media sosial yang terus dibiarkan.  Termasuk dalam hal ini adalah pertanyaan publik tentang gelombang kedatangan TKA China yang memanfaatkan ketakutan publik tentang pandemi Covid-19 lalu.

Anies juga dikhawatirkan akan melakukan evaluasi terhadap berbagai program penanggulangan Covid-19.  Pemerintah pusat telah mengalokasi Rp 695,20 triliun untuk menanggulangi Covid-19.  Pemerintah daerah juga merealokasikan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp78,2 triliun. Selain itu, ada alokasi dana desa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp28,46 triliun.  Namun kisah penyelewengan dana ini menjadi berita rutin sepanjang masa pandemi kemarin dan sampai saat ini belum ada penjelasan berapa dana yang terpakai dari anggaran sebesar itu.

Demikian juga dana untuk pembangunan infrastruktur yang memilik potensi kerugian Rp4,5 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya potensi kerawanan korupsi pada proyek- proyek infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan tol, mulai dari proses perencanaan, lelang, lemahnya pengawasan, dan benturan kepentingan.  Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan Rp4,5 triliun adalah untuk pembebasan lahan yang belum jelas rencana pengembaliannya oleh pihak BUJT (Badan Usaha Jalan Tol).

Masuk dalam hal ini program Food Estate yang telah membabat hutan tropis di Kalimantan namun tidak jelas kelanjutan proyek ini. Gagasan Jokowi untuk program Food Estate telah menjadi proyek mangkrak. Di Kalimantan Tengah, dua tahun berjalan perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. LSM Pantau Gambut menemukan proyek  ini hanya memicu persoalan baru, bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam.

Termasuk masalah keuangan negara ini adalah utang negara yang jumlahnya fantastis.  Pemerintahan Joko Widodo selama 2 periode mencatat sebagai rezim yang paling doyan ngutang yang mencapai Rp7.879 triliun, per Maret 2023, naik 3,2 kali lipat dari awal memerintah pada 2014.

Maka, jika melihat dari banyaknya masalah dan potensi kerugian negara dalam penggunaan keuangan negara yang belum terselesaikan di ujung periode ini,  wajar jika Jokowi gelisah dan ingin cawe-cawe menentukan presiden berikutnya.  (Aswan AS)