Proyek Prestius Jokowi yang Jadi Beban Prabowo

ThePhrase.id - Di tengah kabar banyaknya BUMN (Badan Usaha Milik Negara)  yang merugi dan terlilit utang, berita mutakhir tentang kerugian PT  Wijaya Karya adalah informasi yang paling mengejutkan dan membuat hati miris.  Bagaimana tidak, perusahaan  milik negara yang bergerak di  bidang konstruksi itu  rugi  sebesar Rp7,12 triliun pada tahun 2023 atau naik 11.860 persen dibandingkan tahun 2022 senilai Rp59,59 miliar.  Penyebab terbesar kerugian itu adalah beban bunga yang meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang (obligasi) untuk urunan membiayai mega proyek Kereta Cepat Whoosh.

“Mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat,” jelas  Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, pada Jumat (12/7/2024).

Tidak hanya menjadi penyebab kerugian PT WIKA, Whoos atau kereta  cepat Jakarta-Bandung itu juga menyebabkan PT KAI, selaku perusahaan negara yang mengoperasikannya, tidak membagikan deviden kepada negara selama periode 2021-2023, untuk menjaga keuangannya mendukung proyek dan operasional Whoosh.  

“Sejak 2021, KAI mendapat amanah dari Komite Kereta Cepat untuk menahan dividen untuk penguatan keuangan KAI … Jadi tidak ada porsi dividen,” ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI, Salusra Wijaya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Kerugian yang dialami PT WIKA dan PT KAI itu belum termasuk kerugian sejumlah subkontraktor yang tergabung dalam Ikatan Subkontraktor Kereta Cepat Jakarta Bandung   yang pekerjaannya belum dibayar.

Sepeninggal Jokowi pada Oktober nanti, Kereta Cepat Whoosh ini adalah salah satu proyek prestius yang akan diwariskan kepada Prabowo sebagai presiden pelanjut pemerintahan Jokowi.

Proyek prestisius lainnya yang akan diwariskan Jokowi adalah IKN (Ibukota Nusantara). Sebuah mega proyek yang disangsikan kelanjutannya karena  banyak investor yang mundur setelah berhitung tentang resiko ekonomi dan sosial yang akan ditanggung jika terlibat dalam proyek itu.  Proyek ini kembali menjadi bahasan sejumlah media luar negeri setelah Jokowi batal pindah ke IKN pada bulan Juli 2024 ini.  Jokowi sendiri menjawab santai alasan batalnya dia pindah ke ibukota nusantara itu. 

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

IKN jelas akan menjadi beban berat bagi APBN.  Semula,  proporsi pembiayaan terbesar proyek ini berasal dari pihak swasta atau investor. Dari total anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga sumber pendanaan. Yaitu, berasal dari APBN (Rp90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun). Dari angka itu, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha.

Namun dalam perjalanannya, dari pembangunan yang sudah berjalan nyaris semuanya berasal dari APBN.  Sedangkan dari pihak swasta masih belum jelas kelanjutannya.  Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan kekhawatirannya bahwa APBN yang akan menanggung dari tidak berjalannya sumber pembiyaan lainnya.

“Adapun sejumlah media yang memberitakan  adanya investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intent (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan.  Selain itu skemanya juga model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi-lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya,” ujar Said.

Dari IKN ini muncul proyek lainnya,  yakni proyek milik swasta yang dijadikan Jokowi  sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),  yang disebut-sebut sebagai barter dengan beberapa infrastruktur di IKN.  Di antaranya adalah proyek BSD (Bumi Serpong Damai) dan PIK (Pantai Indah Kapuk), yakni proyek hunian mewah di selatan dan di pesisir pantai utara Banten.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengatakan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung, seperti rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan. Karena itu, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan itu.

"Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3).

Kedua proyek ini akan menggusur sejumlah hunian dan warga asli di areal  yang menjadi lokasi proyek. Tanah, sawah dan tambak warga dibeli dengan harga murah oleh para calo untuk dijual lagi ke pihak pengembang.  Terutama PIK 2/ proyek senilai Rp40 triliun itu yang telah merubah wajah sosial dan kawasan pesisir yang terbentang dari ujung barat Jakarta hingga perbatasan Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang di wilayah Tanara, yang diklaim bahwa PSN PIK 2 ini hanya seluas 1.755 hektar.

Namun, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu tak percaya PSN PIK 2 hanya seluas 1.755 hektar atau 17,5 km². Menurutnya, jika hanya seluas itu, maka proyek PIK 2 tak akan lebih luas dari Kecamatan Kosambi yang memiliki luas 2.900 hektare. Nyatanya, dari hasil penelusuran di lapangan, proyek PSN PIK 2 telah sampai di Kecamatan Kronjo.

Sebelum menjadi PSN, kata Said, kawasan Kronjo merupakan PIK 9 dan Teluknaga adalah PIK 3. Tetapi setelah mendapat status PSN, seluruhnya berubah menjadi PIK 2.

“Jelas-jelas plangnya PIK 2. [Klaim kawasan PSN hanya 1.755 hektare] itu hanya cara agar seakan-akan tindakan di luar 1.700 hektar bukan PIK 2. Padahal faktanya itu PIK 2 semua sampai ke Serang. Jangan kita dibodohi,” ucap Said yang menyoroti proyek PIK 2 ini.

Jika mengikuti garis pantai utara Tangerang yang berkelok-kelok, menurut Said, bentang panjang pengembangan PSN PIK 2 bisa mencapai 80 km dengan luas 100.000 hektar. Luas tersebut melebihi luas Singapura yang hanya 77.000 hektare.

Pihak Ombudsman Banten juga membenarkan bahwa pembebasan lahan PSN PIK 2 mencapai perbatasan Serang.

“Kalau tidak salah, [pembebasan lahan] itu sampai ujung Kabupaten Serang,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Fadli Afriadi, Jumat (12/7).

Kawasan utara dan barat Jakarta adalah garis strategis untuk pertahanan dan keamanan DKI Jakarta. Karenanya sejumlah pihak mempertanyakan alasan pemerintah Jokowi menyerahkan kawasan  seluas itu ke pihak swasta.  Pertanyaan juga mulai muncul dari warga yang selama ini terkesan diam dan menerima saja tanah mereka dibeli murah, terkait dengan hak-hak mereka sebagai warga negara  dan alasan intimidasi yang mereka alami agar mau melepaskan tanahnya itu. (Aswandi AS)