Proyek Mangkrak, “Legacy” Para Presiden

ThePhrase.id - Mantan Presiden Joko Widodo berucap pasrah setiap kali IKN atau Ibukota Nusantara disebut tidak menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Padahal IKN adalah salah satu proyek terbesar yang akan menjadi  legacy atau peninggalannya sebagai presiden.  IKN sepertinya akan menyusul Proyek Hambalang, pusat pembinaan atlet yang mangkrak yang diwariskan oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Sementara, Presiden Prabowo Subianto pun sepertinya sedang membangun legacy serupa yang akan ditinggalkan setelah lengser dari kursi presiden.

Tren meninggalkan proyek mangkrak para presiden ini dimulai ketika pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang dibangun di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek ini awalnya direncanakan senilai Rp125 miliar untuk pusat pelatihan atlet nasional. Belakangan anggaran melonjak drastis hingga mencapai Rp2,5 triliun melalui proses persetujuan dan penggelembungan dana yang menyalahi aturan.

Proyek ini terhenti ketika KPK mengendus adanya korupsi dalam proses pembelian lahan, penunjukan kontraktor hingga pembelian material. Penyidik KPK menemukan aliran dana proyek ini mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.  Uang itu diduga dipakai untuk biaya kampanye pemenangan calon ketua umum partai tersebut.  Beberapa kader utama Partai Demokrat menjadi terpidana kasus tersebut seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan Angelina Sondakh.  

Angie atau Agelina Sondakh, dalam testimoninya setelah keluar dari penjara mengaku dirinya sebagai korban konspirasi politik karena tak melakukan seperti yang dituduhkan. “Di awal-awal tahun pertama, kedua sampai ada ucapan bahwa saya bukan…Saya tidak mau  dikorbankan sendirian,” kata Angie dalam acara ‘Rosi’ di Kompas TV, Kamis (31/3/2022).

Kini, Proyek Hambalang menyisakan bangunan terbengkalai di semak-semak Desa Hambalang,  Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Warga sekitar menyebut area itu sebagai komplek atau candi korupsi peninggalan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena berdiri di era pemerintahan SBY  dan berkait erat dengan Partai Demokrat, partai yang didirikan dan dipimpin oleh SBY dan keluarganya.

IKN sebagai legacy Jokowi

Calon proyek mangkrak berikutnya adalah Ibukota Nusantara atau IKN, yang digagas oleh Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.  Proyek ini berdiri di tengah sejumlah kontroversi kelayakan dan proses legalisasi yang tidak tuntas.  Namun, tetap berjalan karena dorongan dan tekanan kekuasaan yang masih dimiliki oleh Jokowi ketika itu.

Konflik utama IKN ini adalah lahan lokasi IKN itu berdiri. Wilayah itu  secara turun-temurun merupakan ruang hidup masyarakat adat Paser, adat  Balik, dan kelompok adat lainnya. IKN kemudian berdiri setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Nusantara disahkan. Legalitas formal ini memunculkan ketegangan antara pembangunan proyek strategis nasional  dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kontroversi lainnya adalah proses legalisasi Undang-Undang  Nomor 3 tahun 2022 itu sendiri. Undang-undang ini dibahas secara kilat dalam waktu sekitar 40 hari, minim partisipasi publik, serta dinilai cacat prosedur. Pengalihan status ibu kota juga banyak dipertanyakan karena delegasi wewenangnya  langsung melalui keputusan presiden.

Tanda-tanda awal mangkraknya proyek ini setelah sejumlah investor utama menyatakan mundur dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah Soft Bank, sebuah raksasa investasi asal Jepang yang sempat dikabarkan akan menggelontorkan dana besar, menyatakan mundur karena adanya ketidakcocokan skema pendanaan serta kondisi internal akibat kejatuhan saham global mereka.  Sampai tahap groundreaking, tak satupun investor asing yang berminat dengan proyek tersebut.

Namun IKN tetap berlanjut dengan menggunakan anggaran dari APBN sebesar Rp89 triliun pada tahap awal, periode 2022–2024. Jokowi kemudian meminta sejumlah pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di IKN.  Maka terbentuklah  Konsorsium Nusantara yang terdiri dari beberapa group usaha sebagai investor untuk membangun fasilitas komersial, hotel, area hijau, dan perkantoran. Konsorsium ini dipimpin oleh Sugianto Kusuma alias Aguan dari Agung Sedayu Group, dengan investasi sekitar Rp20 triliun. Belakangan ramai diberitakan tentang  Aguan yang mengatakan pihaknya terpaksa bernvestasi untuk menjaga citra Jokowi.  

Setelah Jokowi lengser, Presiden Prabowo pernah berkomitmen akan melanjutkan IKN tahap dua  dengan alokasi anggaran senilai Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.  Namun APBN 2026 dan RAPBN 2027,tidak lagi menjadikan IKN sebagai prioritas. Prabowo memilih program populis kerakyatan seperti makan bergizi gratis, kedaulatan pangan, dan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama. 

Jokowi pun menanggapi hal ini  dengan pasrah dan  mengatakan tidak bisa memaksakan sesuatu. "Di setiap pemerintahan itu, ada program, ada prioritas. Tidak bisa memaksakan sesuatu. Ada program, ada skala prioritasnya," kata Jokowi, di Solo, Jumat, 1 Agustus 2025 lalu.

Dari sejumlah masalah seputar IKN ini, banyak pihak memprediksi IKN akan jadi proyek mangkrak. Dan bila terjadi, maka IKN akan jadi legacy proyek mangkrak terbesar yang ditinggalkan seorang presiden.

Probowo punya proyek mangkrak apa?

Dari dua proyek peninggalan  2 presiden sebelumnya, sebuah proyek akan menjadi proyek mangkrak bila proses awalnya memunculkan kontroversi dan perdebatan yang tidak selesai dengan wajar. Meskipun berjalan namun  proyek itu melenceng dari tujuan dan desain awalnya karena banyaknya penyimpangan dan penyelewengan.  

Dua program populis Presiden Prabowo Subianto yang paling kontroversi dan menuai banyak kritikan saat ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Keduanya adalah program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang dirancang saling mendukung untuk mengatasi masalah gizi (stunting) sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. 

Namun dalam perjalanannya, tujuan mulia program ini tenggelam oleh citranya sebagai program bagi-bagi rezeki dan tempat korupsi para pendukung dan orang sekitar kekuasaan. Sejumlah kasus dan isu, mulai dari isu keracunan, mark up anggaran, penangkapan pejabat BGN yang korup, bangunan dan pengelolaan koperasi yang asal-asalan,  membuat program ini  menuai banyak penolakan.  Namun energi dan kekuasaan Prabowo membuat program ini tetap berjalan.

Entahlah, jika Prabowo sudah tidak jadi presiden, apakah program ini akan berlanjut atau tidak. Jika tidak, maka dapur dan bangunan Kopdes di seluruh Indonesia akan jadi proyek mangkrak, monumen peninggalan atau warisan Prabowo. Wallahua’lam. (Aswan AS)