Puan Maharani: Akan Ada Kejutan Sekjen Baru PDIP

ThePhrase.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengungkapkan bahwa akan ada kejutan terkait sosok yang akan mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP menggantikan Hasto Kristiyanto.

Ketika ditanya awak media, ia meminta publik untuk bersabar menanti keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Pasti akan ada kejutan, ya. Kita tunggu saja kejutannya,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/8) dikutip Antaranews

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi lengsernya Sekjen PDIP sebelumnya, yakni Hasto Kristiyanto setelah mendapat amnesti dari Presiden RI, Prabowo Subianto dan telah dibebaskan dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/8) lalu.

Adapun untuk sementara waktu, posisi Sekjen PDIP saat ini dijabat langsung oleh Megawati Soekarnoputri, yang juga telah dikukuhkan kembali sebagai ketua umum partai untuk periode 2025-2030, dalam Kongres VI PDIP yang digelar di Bali pada Sabtu (2/8).

PDIP Bersuara Lantang jika Ada Program Tidak Pro-Rakyat

Dalam kesempatan yang sama, Puan menegaskan arah sikap politik PDIP, yakni sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo sebagaimana yang telah disampaikan Megawati beberapa waktu lalu.

“Posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tukas Puan.

Lebih lanjut, Ketua DPR RI itu menyatakan bahwa partainya tidak akan segan untuk menyuarakan kritik dengan lantang apabila menemukan program pemerintah yang dianggap menyimpang dari kepentingan publik.

“Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak,” imbuhnya.

Tidak Ada Koalisi dan Oposisi

Puan turut meluruskan bahwa dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak ada pembagian tegas antara koalisi dan oposisi, melainkan hanya posisi di dalam atau luar pemerintahan.

“Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya,” kata Puan.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa PDIP tetap akan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah, demi memastikan arah kebijakan tetap pada jalur yang berpihak kepada rakyat.

“Jadi artinya posisinya, jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan, dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya. (Rangga)