Puan Maharani Sampaikan Permohonan Maaf karena DPR RI Belum Bekerja dengan Sempurna

ThePhrase.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mewakili seluruh anggota beserta pimpinan DPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena belum dapat bekerja secara sempurna.

Hal tersebut disampaikan melalui pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI (Khusus) dan Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (2/10).

“Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna,” ujar Puan di hadapan seluruh peserta rapat.

Puan berjanji bahwa ke depan, DPR RI akan bertransformasi menjadi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat, dengan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong untuk menyempurnakan diri.

Ia mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, seluruh anggota DPR memiliki kewajiban untuk menyediakan waktu dan tenaga, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi menjalankan tugasnya.

“Tanggung jawab kita, kewajiban negara yang kita ambil pada hari ini, akan menentukan masa depan bangsa dan negara,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Puan turut melaporkan sejumlah kinerja DPR sepanjang tahun sidang 2024—2025 yang telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU), serta sedang membahas 10 RUU yang berada pada tahap pembicaraan tingkat I.

Persoalan yang Dihadapi

Puan kemudian mengungkapkan persoalan nyata yang tengah dihadapi rakyat, antara lain; tuntutan untuk hidup layak dan bermartabat, ketersediaan lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah, pengentasan kesenjangan sosial ekonomi, dan pembangunan antar daerah.

Selain itu, Ketua DPR menyebut bahwa pihaknya telah menerima pengaduan atau aspirasi tertulis dari masyarakat sebanyak 6.297 laporan, secara fisik maupun online (daring) melalui website resmi DPR sejak 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025.

“Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah,” imbuhnya.

Adapun dari total pengaduan masyarakat, terdapat lima bidang permasalahan yang mendominasi, antara lain; bidang hukum, bidang pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, dan agama. (Rangga)