Reformasi Polri, DPR Minta Polisi Jauhi Politik Praktis dan Gaya Militeristik

ThePhrase.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira turut menanggapi wacana resformasi Polri yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun internal kepolisian.

Andreas menilai, reformasi Polri harus menyelesaikan akar persoalan yang ada di tubuh kepolisian, seperti tumbuh suburnya budaya kekerasan hingga kurangnya mekanisme check and balances.

Reformasi Polri, lanjut dia, harus dijalankan secara transparan dan akuntabel sehingga publik dapat mengetahui semua proses dan mekanisme yang akan dilakukan.

"Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan,” kata Andreas kepada wartawan, Rabu (8/10).

Andreas mengingatkan bahwa yang lebih penting dari reformasi itu adalah pemisahan anggota polisi dari praktik politik praktis dan gaya militeristik setiap pengamanan.

"Kami juga mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional,” ujarnya.

Di sisi lain, politisi PDIP itu juga berharap isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu masalah yang diprioritaskan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, reformasi Polri yang hendak dilakukan harus menitikberatkan pada perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasalnya, reformasi bukanlah sekadar restrukturisasi.

“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan terlindungi secara nyata,” katanya.

Komite Reformasi Polri harus berperan sebagai lembaga independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

"Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata,” ucapnya.

Andreas juga menyambut baik kabar bergabungnya tiga tokoh independen dalam Komite Reformasi Polri yakni Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, serta Yusril Ihza Mahendra. Baginya, kehadiran tokoh itu menumbuhkan harapan untuk mengawasi Polri. (M. Hafid)