Rencana Pertemuan dengan Prabowo, Sekjen PDIP: Bergabung atau Tidaknya PDIP Kewenangan Strategis Megawati

ThePhrase.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa keputusan terkait bergabung atau tidaknya PDIP dengan pemerintahan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran, merupakan kewenangan strategis Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

“Persoalan bergabung atau tidak merupakan keputusan strategis yang menjadi kewenangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucap Hasto kepada awak media di Medan, Sumatera Utara, Minggu (6/10).

Hasto mengatakan PDIP menghormati terkait keputusan pemilihan menteri-menteri di kabinet kerja Prabowo sebagai hak prerogatif presiden. Ia berharap kabinet zaken yang direncanakan dapat menyelesaikan berbagai tantangan ke depan.

Ia menyebut bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu akan bekerja sama membangun semangat persahabatan demi kemajuan negeri, melihat tantangan-tantangan yang ada di depan seperti persoalan pangan, deflasi, hingga penurunan daya beli kelas menengah untuk disikapi sebaik mungkin oleh kabinet Prabowo.

“Itu merupakan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dan juga kami harapkan menjadi concern (kekhawatiran) dari kabinet Pak Prabowo ke depan,” imbuhnya.

Terkait kapan waktu pertemuan antara Megawati dengan Prabowo digelar, Hasto belum dapat memastikan dan memberi tahu saat ini komunikasi secara intens masih dilakukan.

“Ya nanti dalam komunikasi politik secara intens sedang dilakukan. Karena saat ini partai juga melakukan langkah-langkah konsolidasi. Yang jelas, koneksitas secara psikologis, secara historis, bagi masa depan itu sudah terbangun dengan baik,” tukasnya.

Megawati-Prabowo Banyak Kesesuaian, Tetapi Perlu Pihak Pengkritik

Hasto menilai rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo yang juga seorang Ketua Umum Partai Gerindra merupakan hal baik, karena tidak ada persoalan di antara keduanya.

Ia menyinggung ketika Megawati dan Prabowo bekerja sama dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, banyak kesesuaian platform antara keduanya.

“Misalnya keberpihakan kepada petani, di dalam membangun kedaulatan ekonomi, kedaulatan energi, ada banyak kesesuaian. Sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara, bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat, semua harus bekerja sama,” papar Hasto.

Meskipun demikian, belum tentu hal itu menjadi poin bahwa PDIP akan bergabung dengan pemerintahan. Menurutnya, demokrasi dalam bentuk apapun tetap memerlukan kritik dari pihak tertentu sebagai suatu penyeimbang.

“Demokrasi memerlukan kritik, sama, PDI Perjuangan juga memerlukan kritik. Tapi kepentingan bangsa dan negara akan dikedepankan oleh PDIP,” tandasnya. (Rangga)