Rp13,2 Triliun Dana Korupsi Ekspor CPO Dikembalikan, Presiden Prabowo Tegaskan Kedaulatan Ekonomi Terjaga

ThePhrase.id - Pengembalian dana sebesar Rp13,2 triliun dari tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) resmi disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (20/10). Momen ini tepat satu tahun setelah ia menjabat sebagai Presiden, sekaligus menjadi simbol kemenangan negara bukan hanya di ruang pengadilan tapi juga dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan pertahanan nasional.

Menurut Presiden Prabowo, pengembalian dana tersebut bukan sekadar angka. Dana sebesar Rp13,2 triliun sangat berarti untuk pembangunan infrastruktur sosial yang strategis. Ia mengilustrasikan manfaat dana ini dengan kemampuan membiayai renovasi lebih dari 8.000 sekolah serta pembangunan sekitar 600 kampung nelayan yang modern, dengan anggaran Rp22 miliar per kampung nelayan. "Fasilitas untuk nelayan yang selama 80 tahun berdirinya Republik Indonesia tidak pernah diprioritaskan kini bisa diwujudkan," ujar Presiden melansir Antara News.

Pengembalian dana ini menjadi penanda bahwa hukum mampu meruntuhkan kepentingan besar yang merugikan rakyat sekaligus menutup celah kerentanan strategis di sektor pangan dan energi. Korupsi di sektor vital ini bukan hanya kejahatan ekonomi biasa, melainkan ancaman sistemik yang berpotensi menyebabkan harga melonjak, pasokan terganggu, dan kepercayaan publik runtuh. Dalam konteks pertahanan negara, keadilan ekonomi menjadi fondasi utama daya tahan nasional di tengah ancaman non-militer.

Uang hasil pemulihan bukan sekadar tambahan kas negara, melainkan ruang fiskal yang dapat memperkuat fasilitas sosial dan infrastruktur pertahanan. Presiden Prabowo menyoroti pentingnya penguatan mobilitas angkatan bersenjata dengan pengadaan pesawat angkut menengah seperti Airbus C-295, yang mampu membawa 70 prajurit atau hingga 9 ton logistik dengan jangkauan selama 11 jam. Tiga hingga empat unit pesawat ini dapat memperkuat kemampuan evakuasi dan distribusi logistik di wilayah terpencil yang sangat luas.

Tak hanya itu, wahana nirawak atau drone TAI Anka dengan daya jelajah 30 jam dan kemampuan intelijen pengawasan yang tinggi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga perbatasan dari ancaman penyelundupan dan aktivitas ilegal di laut maupun darat. Dengan enam atau tujuh unit drone, titik-titik kritis bisa terpantau secara optimal

Di sisi pertahanan udara, sistem berlapis seperti IRIS-T SLM dengan radar TRML-4D dan peluncur rudal jarak menengah sangat dibutuhkan untuk menangkal ancaman drone bersenjata dan munisi kecil yang kerap menghantui wilayah perbatasan. Penempatan satu baterai rudal di lokasi strategis dapat menaikkan ambang deteren terhadap serangan udara berbiaya rendah.

Penguatan pertahanan laut juga menjadi prioritas dengan kehadiran kapal patroli OPV 90 meter yang dapat menjangkau hingga 6.000 mil laut dengan masa tinggal 21 hari, dilengkapi dek helikopter dan kapal cepat RHIB. Harga per unit sekitar 71 juta Euro dinilai terjangkau untuk meningkatkan kehadiran negara di perairan sumber daya penting.

Proyek National Maritime Security System (NMSS) Bakamla yang mengintegrasikan radar pantai, sistem AIS, dan pusat kendali nasional pun akan didukung dengan lebih baik melalui dana yang kembali ke kas negara ini, sehingga kapal negara dapat bergerak berdasarkan data intelijen, bukan sekadar naluri.

Secara keseluruhan, Rp13,2 triliun yang diselamatkan ini setara dengan 1,8 persen dari anggaran pendidikan nasional 2025, menegaskan bahwa pengembalian aset dari korupsi bukan hanya berdampak finansial, tapi juga geopolitik dan strategis. Penegakan hukum yang solid memperkuat legitimasi negara, membuka ruang fiskal untuk memperkuat pertahanan, sekaligus memulihkan kepercayaan rakyat.

Presiden Prabowo menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keamanan nasional sejatinya dijaga bukan hanya oleh kekuatan militer, melainkan oleh sistem hukum, jaksa, auditor, dan regulator yang bekerja memastikan uang rakyat kembali ke masyarakat secara tepat guna. Dengan begitu, keadilan yang ditegakkan akan menjadi pertahanan nasional paling utuh dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. [Syifaa]