Saat Subsidi Tidak Tepat Sasaran, Siapa yang Paling Dirugikan?

ThePhrase.id - Subsidi energi sejatinya dirancang agar masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses kebutuhan dasar dengan harga terjangkau. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Praktik penyalahgunaan LPG 3 kilogram dan BBM bersubsidi masih terus terjadi. Ketika subsidi tidak tepat sasaran, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada bantuan tersebut.

Fenomena ini bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum berulang kali mengungkap kasus penimbunan, pengoplosan, hingga distribusi ilegal energi bersubsidi.

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi, membeli BBM subsidi secara berulang dengan kendaraan yang dimodifikasi, hingga menimbun pasokan untuk menciptakan kelangkaan dan meraup keuntungan pribadi. Padahal, setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi hingga ratusan triliun rupiah.

Sesuai aturan, LPG 3 kilogram diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Sementara itu, BBM bersubsidi dialokasikan untuk menopang sektor transportasi publik dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan mobilitas harian. Ketika kuota ini justru dinikmati oleh kalangan yang mampu atau pelaku usaha yang tidak berhak, tujuan utama pemberian subsidi menjadi tidak tercapai.

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro BBM Subsidi jenis Pertalite faktanya masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Menurut Komaidi, sebanyak 70 persen konsumsi Pertalite adalah kendaraan roda empat, sedangkan kendaraan roda dua sekitar 30 persen.

“Kalau roda empat yang mengkonsumsi Pertalite itu angkutan umum, kita bisa terima, karena masyarakat bawah tidak punya mobil, naik angkutan umum. Tapi faktanya, konsumsi roda empat itu, sebagian besar atau 98,7 persennya adalah mobil pribadi. Angkutan umum hanya 0,4 persen, taksi online 0,6 persen, dan taksi 0,3 persen. Yang punya mobil pribadi kan orang mampu,” ujar Komaidi.

Begitu juga konsumsi LPG Subsidi, masih banyak dinikmati kalangan mampu. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan terdapat ketimpangan distribusi yang mencolok, yakni kelompok rumah tangga mampu justru menjadi penikmat utama subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin.

Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil. Bagi pedagang makanan, misalnya, LPG dengan harga terjangkau menjadi penopang penting agar biaya usaha tetap terkendali. Ketika pasokan sulit diperoleh atau harga di lapangan meningkat, biaya operasional ikut naik dan berpotensi mengurangi keuntungan. Kondisi serupa juga dialami nelayan yang membutuhkan BBM untuk melaut maupun petani yang mengandalkan energi dalam kegiatan produksi.

Rumah tangga berpenghasilan rendah pun menjadi kelompok yang paling rentan. Saat stok langka atau harga melonjak, mereka sering kali tidak memiliki banyak pilihan selain membeli dengan harga lebih mahal. Akibatnya, pengeluaran sehari-hari bertambah dan beban ekonomi keluarga semakin berat.

Situasi ini tentu menjadi tantangan berat bagi Pertamina selaku pihak yang ditugaskan negara untuk menyalurkan energi bersubsidi. Di tengah tingginya permintaan, memotong mata rantai penyalahgunaan seperti pengoplosan dan penimbunan tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja.

Karena itu, pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara konsisten. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, aparat harus menindak tegas pelaku penyalahgunaan, dan Pertamina terus meningkatkan sistem pengawasan distribusi agar subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga memegang peranan penting. Ketika semua pihak menjalankan perannya masing-masing, subsidi energi dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. [nadira]