Saling Tertarik antara PDI Perjuangan dan Anies Baswedan

ThePhrase.id - Wacana PDI Perjuangan akan mendukung Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024  menjadi isu menarik sekaligus mengejutkan. Menarik, bukan karena Anies Baswedan adalah lawan dari calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilgub sebelumnya tetapi juga karena Anies Baswedan sebagai sosok yang bukan berasal dari internal partai berlambang kepala banteng itu. Mengejutkan, karena ideologi politik Anies Baswedan dan PDI Perjuangan  yang dianggap berseberangan.  Anies selama ini identik dengan figur agamis dan dekat dengan partai-partai Islam, sementara PDI Perjuangan adalah partai politik yang berhaluan nasionalis.  

“PDIP dan Anies sering diibaratkan seperti minyak dan air. Hal itu ingin menggambarkan sulitnya menyatukan kedua belah pihak. Jadi,  kalau dua pihak itu saling tertarik, apalagi PDIP membuka peluang ingin mengusung Anies, tentu ada kepentingan bersama untuk menyatukan mereka,” kata Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul, Senin, 10 Juni 2024.

Meskipun hal itu biasa terjadi dan bukan fenomena aneh dalam politik, namun wacana ini memunculkan pertanyaan, apa alasan PDI Perjuangan mengusung atau mendukung Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dengan mengabaikan perbedaan ideologi keduanya?

Anies Berpeluang Besar Menjadi Gubernur

Sinyal PDI Perjuangan untuk mengusung Anies muncul dari beberapa pernyataan sejumlah tokoh PDI Perjuangan. Nama Anies masuk dalam radar PDI Perjuangan sebagai salah satu calon untuk diseleksi berdasarkan survei internal partai.

“Kami masih akan survei sampai pertengahan Juli untuk siap supaya pas. Namanya persiapan pemenangan harus betul-betul harus siap,” kata Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey, kepada Tempo, Senin, 17 Juni 2024.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2024, PDI Perjuangan tidak ingin kalah lagi setelah kalah dalam Pilpres 14 Februari 2024 lalu. Karena itu, PDI Perjuangan akan melakukan apa saja untuk memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Memenangkan pemilihan gubernur Jakarta berarti memenangkan separuh Indonesia karena posisi strategis Jakarta. Sebagai ibukota negara, Jakarta adalah pusat pemerintahan yang menjadi wajah Indonesia dalam kancah Internasional.  Selain itu Jakarta juga menjadi sentral bisnis dan ekonomi dengan 70 persen uang beredar di wilayah ini. 

"Sekitar 70 persen uang beredar di Jakarta, hal ini karena Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan di Indonesia," kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas, di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Karena itu, memilih Anies sebagai jago yang akan diusung pada Pilgub mendatang adalah pilihan logis dan strategis bagi partai berlambang kepala banteng itu. Bukan hanya karena PDI Perjuangan tidak memiliki calon kuat dari kader sendiri, tetapi Anies adalah petahana dan sosok non partai yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai gubernur DKI Jakarta saat ini.  

Lembaga survey proximity Indonesia misalnya,  yang melakukan survei 16-25 mei 2024 menemukan Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi dengan 18,5 persen mengalahkan Ahok dengan 14 persen dan Ridwan Kamil 12,5 persen.  Sedangkan Lembaga Arus survey Indonesia (ASI) mencatat elektabilitas Anies pada angka 29 persen, di bawah Ridwan kamil yang memperoleh angka elektabilitas 30 persen.

Perseteruan PDI P dan Joko Widodo

Perseteruan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo membuat PDI Perjuangan dalam poisisi terdesak dan berupaya membendung dominasi Jokowi. PDI Perjuangan seperti sedang berhadapan dengan pasukan elit yang mereka latih sendiri yang memilih desersi dan melawan kesatuannya.  Mau tidak mau, PDI Perjuangan harus mencari figur yang bisa mengalahkan mantan anggota pasukannya yang membelot itu. Karena itu, kecil kemungkinan bagi PDI Perjuangan untuk mendukung Ridwan Kamil, nama  yang juga mememiliki  elektabilitas tinggi. Sebab, Emil (panggilan akrab Ridwan Kamil) adalah kader partai Golkar yang notabene anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) di mana Jokowi ada di dalamnya.  

Pemanggilan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristianto pada 10 Juni 2024 lalu dinilai sebagai upaya untuk melemahkan PDI Perjuangan.  Hasto dipanggil terkait dengan pengusutan terhadap buronan KPK, Harun Masikhu, kader PDI Perjuangan yang melakukan suap terhadap komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Wahyu Setiawan pada tahun 2019 lalu. Pemerikasaan terhadap Hasto ini diikuti dengan penyitaan telepon selulernya dan pemeriksaan terhadap staf dan orang dekatnya.  

Dominasi Jokowi  pada Pilkada Jakarta terlihat jelas pada putusan putusan Mahkamah Agung (MA), yang membuka pintu bagi putra bungsunya, Kaesang Pengarep untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Pengamat politik, Jamiluddin Ritonga menilai putusan MA ini, membuat PDI  Perjuangan makin tertarik untuk merangkul Anies dan menggandeng partai-partai pendukung Anies pada pilpres 2024 lalu.  Dengan merangkul Anies dan mengandeng partai pendukugnya, PDI Perjuangan mau melawan dominasi Jokowi yang ingin anaknya maju di Pilkada Jakarta 2024.

“Bagi PDIP, kepentingan menggagalkan Kaesang pada Pilgub Jakarta 2024, jauh lebih urgent daripada mempersoalkan perbedaan ideologis dengan Anies,” kata Jamiludin Ritonga, Pengamat Politik Universitas Esa Unggul.

Meskipun belum secara resmi PDIP mendukung Anies Baswedan, namun komunikasi PDIP dengan partai pengusung Anies pada Pilpres lalu seperti PKB dan PKS, makin memperkuat sinyal  ketertarikan PDIP pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.  Langkah Jokowi yang ingin mendominasi politik Jakarta 2024  juga akan membuat PDI Perjuangan bergegas membendung dominasi mantan kadernya itu.  Demikian juga upaya melemahkan PDIP dengan pemanggilan dan pemerikasaan Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristoanto akan menggiring PDI Perjuangan untuk segera menjatuhkan pilihan pada Anies Baswedan. (Aswan AS)