SBY Dituding sebagai Sosok Dibalik Isu Ijazah Jokowi, Partai Demokrat Ingatkan Pentingnya Etika dalam Penggunaan Medsos

ThePhrase.id - DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau masyarakat untuk menjaga etika dalam menggunakan media sosial (medsos), menyusul munculnya tudingan yang mengaitkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Si Made Rai Edi Astawa menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan partai, melainkan juga tanggung jawab publik dalam menyampaikan informasi di ruang digital.

“Media sosial sudah jadi ruang publik yang sangat luas. Setiap orang bebas berpendapat, tapi tetap ada koridor hukum dan etika yang harus dijaga,” ujar Rai di Mataram, Minggu (4/1) dikutip Antaranews.

Diketahui sebelumnya, seorang pengguna media sosial TikTok bernama Sudiro Wi Budhius, dalam salah satu unggahannya menuding SBY berada di balik isu ijazah Jokowi.

Menyikapi hal itu, Partai Demokrat telah melayangkan somasi dan berencana menempuh jalur hukum karena yang bersangkutan belum juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sampai saat ini.

Rai menilai tuduhan tanpa disertai bukti yang jelas dapat merusak kualitas demokrasi. Menurutnya, kebebasan berpendapat tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan menuduh tokoh tertentu.

“Kalau setiap orang boleh menuduh sesuka hati tanpa bukti, ini bukan kebebasan berpendapat namanya, tapi kesewenang-wenangan,” tukasnya.

Kader Partai Demokrat itu menekankan pentingnya membedakan kritik yang konstruktif dengan fitnah. Kritik terhadap kebijakan atau sikap politik, menurutnya, adalah hal wajar dalam demokrasi, namun tuduhan tanpa bukti merupakan hal yang berbeda.

“Kritik itu perlu, tapi fitnah itu merusak. Kita harus bisa membedakan keduanya,” imbuh Rai.

Jalur Hukum untuk Tanggung Jawab, bukan Membungkam

Rai juga menyoroti dampak negatif tuduhan semacam itu terhadap generasi muda dan pentingnya peningkatan literasi digital, termasuk pemahaman terhadap konsekuensi hukum di ruang digital.

Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh Partai Demokrat bukan bertujuan membungkam kritik, melainkan untuk mendorong tanggung jawab dalam bermedia sosial.

“Kami sudah beri kesempatan melalui somasi. Tapi sampai sekarang belum ada itikad baik dari yang bersangkutan,” jelas Rai.

Ia menegaskan permintaan maaf terbuka diperlukan karena tuduhan tersebut disebarkan secara luas di media sosial. Rai berharap proses ini dapat menjadi pembelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati sebelum menyebarkan tuduhan.

“Kalau tuduhannya viral, ya permintaan maafnya juga harus viral. Ini soal keadilan,” tandasnya. (Rangga)