Sebulan Melanda, Penyebab Banjir Sintang Akhirnya Terungkap

ThePhrase.id – Sudah sebulan lamanya daerah Sintang, Kalimantan Barat dilanda banjir. Penyebab bencana ini pun akhirnya terungkap.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa bencana banjir yang melanda Sintang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan, seperti Sungai Kapuas sepanjang 1.100 km yang dulunya befungsi sebagai daerah tangkapan hujan, kini fungsinya telah berubah.

Oleh sebab itu, sejumlah hal perlu dibenahi seperti melakukan reboisasi atau penanaman kembali serta menghentikan izin perkebunan yang menyebabkan alih fungsi lahan.

"Karena kondisi area di sana berubah fungsi menjadi kebun. Kalau jangka panjang pasti ada penanaman kembali daerah-daerah yang suadah berubah fungsi atau menyetop alih fungsi atau izin perkebunan akan disetop" ungkap Basuki.

Sebelumnya, kerusakan lingkungan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun sebagai penyebab banjir di Sintang juga telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar sumber masalah di Sungai Kapuas tersebut segera diperbaiki.

"Itu kan karena kerusakan lingkungan, area daerah tangkapan hujan yang juga berpuluh-puluh tahun. Hingga Kapuas luber karena daerah tangkapan hujannya rusak, itu yang mesti kita perbaiki." katanya.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah akan segera bertindak agar peristiwa banjir tersebut tidak terulang kembali. Upaya yang akan dilakukan pemerintah yakni dengan membangun persemaian dan penghijauan di Kalimantan Barat.

Tak hanya disebabkan oleh alih fungsi lahan, faktor lain yang turut berpengaruh terhadap bencana banjir ini adalah terjadinya hujan ekstrem yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

Adapun curah hujan yang tinggi tersebut juga rupanya tak lepas dari pengaruh pemanasan global yang kini mulai melanda dunia. Berdasarkan penelitian terbaru dari Massachusetts Institute Technology (MIT), telah ditemukan bahwa jika suhu bumi naik 1 derajat celsius, maka hujan ekstrem di wilayah tropis akan bertambah lebat hingga 10%.

Keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan perubahan iklim ini juga menjadi perhatian wakil ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

Pimpinan DPD yang baru saja menjadi perwakilan RI sebagai pembicara di KTT COP26 Glasgow ini mengatakan bahwa pemerintah, DPD, DPR, serta semua pihak terkait perlu melihat bencana banjir ini dengan sebuah pendekatan kebijakan mitigasi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan komprehensif.

"Saya pribadi selalu menyuarakan dan mendorong wacana dan urgensi kebijakan perubahan iklim ini, bahwa sudah saatnya segala pendekatan kebijakan iklim harus terangkum dalam sebuah solusi hukum yang baku, yang kami sebut dengan UU Omnibus Perubahan Iklim," ujar Sultan.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat, Lasarus menyampaikan bahwa untuk saat ini, hal yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah memastikan jaminan ketahanan logistik dan kesehatan masyarakat korban bencana banjir tersebut.

"Yang perlu diperhartikan adalah yang utama bagaimana daya tahan masyarakat yang cukup kemudian sembako, supply pangan yang cukup," pungkasnya. [hc]